p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUDGE: Jurnal Hukum
Bayu Anggara
IAHN Mpu Kuturan

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL Bayu Anggara
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1522

Abstract

The main purpose of law is to create an orderly, safe, and structured life. However, the development of community needs in Indonesia has triggered challenges in the form of a moral crisis that affects social behavior, including acts of insult or defamation. This insult involves attacks on a person's honor and reputation through various means, both verbally and through social media. Law enforcement against this criminal act of insult is regulated in Article 310 paragraph (1) of the Criminal Code, which is universal without distinguishing between certain legal subjects. In addition, Article 27A of Law Number 1 of 2024, as the second revision of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, specifically regulates insults through electronic media. This rule provides a basis for legal certainty for positive law enforcement in dealing with violations involving communication and information technology. This study examines the importance of a positive legal approach in encouraging the effectiveness of handling insults that occur in the realm of social media.
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Asing dalam Tindak Pidana Judi Online Berbasis Transnasional di Indonesia Bayu Anggara
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 10 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i10.2330

Abstract

Dampak dari berkembangnya IT yang memberikan dorongan dalam hal transformasi praktik perjudian dengan bentuk digital yang bersifat lintas batas negara. Fenomena judi online berbasis transnasional menimbulkan persoalan hukum, khususnya ketika pelakunya merupakan warga negara asing yang beroperasi di wilayah Indonesia. Penelitian ini tujuannya untuk melakukan analisis pengaturan tindak pidana judi online pada KUHP Nasional dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, penerapan asas yurisdiksi terhadap warga negara asing, serta konstruksi pertanggungjawaban pidana pada kasus sindikat judi online yang beroperasi di Indonesia. Penelitian ini ialah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengaturan perjudian dalam KUHP Nasional melalui Pasal 426–427 bersifat umum, sedangkan UU ITE melalui Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) mengatur secara khusus penyaluran muatan perjudian berbasis sistem elektronik, sehingga membentuk konstruksi norma yang bersifat komplementer. Penerapan asas teritorial sebagaimana aturanya pada Pasal 4 KUHP Nasional memberikan dasar yuridis bagi Indonesia untuk mengadili warga negara asing sepanjang tindak pidana dilakukan atau berdampak di wilayah Indonesia. Konstruksi pertanggungjawaban pidana dapat dibangun melalui pembuktian terpenuhinya unsur delik, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab tanpa membedakan kewarganegaraan pelaku. Dengan demikian, sistem hukum pidana Indonesia secara normatif telah memadai untuk menjerat pelaku judi online transnasional, meskipun tantangan praktik masih memerlukan penguatan koordinasi lintas negara.