Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN KAWASAN INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Hikmal Rizky; Anra Yoparisa Nasution; Nanda Erwin; Dahlia Zaitun Tanjung
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1552

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan besar dalam sistem perizinan lingkungan, khususnya melalui pendekatan perizinan berbasis risiko yang berdampak langsung terhadap kawasan industri. Deregulasi ini menimbulkan kekhawatiran akan melemahnya perlindungan lingkungan, terutama di wilayah yang padat aktivitas produksi. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis bentuk perlindungan lingkungan di kawasan industri sebagaimana diatur dalam klaster lingkungan hidup UU Cipta Kerja, dan (2) mengevaluasi efektivitas implementasinya pasca diterapkannya sistem risk-based licensing. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, instrumen seperti persetujuan lingkungan, AMDAL, dan UKL-UPL tetap dijalankan, namun efektivitasnya di lapangan masih lemah akibat rendahnya kapasitas pengawasan daerah dan kurangnya partisipasi publik. Banyak pelaku industri menjalankan kewajiban secara administratif tanpa implementasi substantif terhadap pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan di kawasan industri memerlukan penguatan institusi, harmonisasi regulasi, serta integrasi pengawasan yang lebih responsif terhadap risiko ekologis.
Mawaris Murtad Dalam Pandangan Hukum Islam dan Konvensional Hikmal Rizky
Getpress Management Journals Vol 3 No 2 (2025): As-Salam: Journal Islamic Social Sciences and Humanities
Publisher : Yayasan Salam Cerdas Al-Fattah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66867/as.v3i2.103

Abstract

This study explores the legal implications of apostasy (murtad) on inheritance rights from both the perspective of Islamic law, as codified in the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI), and conventional law, as governed by the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). Using a normative juridical approach through a library-based study, this research analyzes primary and secondary legal sources to examine the extent to which apostasy influences inheritance entitlement. The findings indicate a fundamental divergence between the two legal systems. Under KHI, apostasy constitutes a legal impediment to inheritance due to the religious incompatibility between the heir and the decedent, aligning with the classical fiqh view that prohibits inheritance across religious boundaries. In contrast, the Civil Code does not consider religious affiliation as a determinant in succession law; it upholds kinship as the primary basis of inheritance, thereby allowing apostates to inherit from or bequeath to their family members regardless of religious status. This legal disparity reflects a broader tension between the theological objectives of Islamic family law and the secular, pluralistic orientation of Indonesian civil law. The study underscores the need for legal harmonization or at least clearer jurisprudential guidance to resolve conflicts arising in multi-religious familial contexts.