Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
Anra Yoparisa Nasution
Universitas Islam Sumatera Utara
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN KAWASAN INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Hikmal Rizky; Anra Yoparisa Nasution; Nanda Erwin; Dahlia Zaitun Tanjung
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1552

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan besar dalam sistem perizinan lingkungan, khususnya melalui pendekatan perizinan berbasis risiko yang berdampak langsung terhadap kawasan industri. Deregulasi ini menimbulkan kekhawatiran akan melemahnya perlindungan lingkungan, terutama di wilayah yang padat aktivitas produksi. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis bentuk perlindungan lingkungan di kawasan industri sebagaimana diatur dalam klaster lingkungan hidup UU Cipta Kerja, dan (2) mengevaluasi efektivitas implementasinya pasca diterapkannya sistem risk-based licensing. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, instrumen seperti persetujuan lingkungan, AMDAL, dan UKL-UPL tetap dijalankan, namun efektivitasnya di lapangan masih lemah akibat rendahnya kapasitas pengawasan daerah dan kurangnya partisipasi publik. Banyak pelaku industri menjalankan kewajiban secara administratif tanpa implementasi substantif terhadap pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan di kawasan industri memerlukan penguatan institusi, harmonisasi regulasi, serta integrasi pengawasan yang lebih responsif terhadap risiko ekologis.
Akuntabilitas Direksi dan Dewan Komisaris atas Misstatement Prospektus IPO: Standar Due Diligence, Tanggung Renteng, serta Sanksi Pidana–Administratif dalam UU P2SK : Penelitian Rian Mangapul Sirait; Anra Yoparisa Nasution; Iqbal Doly Indra Utama
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.5133

Abstract

Abstract The capital market relies on integrity and transparency of information. In the Initial Public Offering (IPO) process, the prospectus is the central document containing material facts as the basis for investment decisions. However, the complexity of the information contained in the prospectus opens up the risk of misstatements or omissions that can harm investors. The Board of Directors and the Board of Commissioners, as the company's management and supervisory organs, bear legal responsibility to ensure the accuracy and completeness of information through due diligence mechanisms as a standard of prudence (duty of care) and a manifestation of fiduciary duty. This article examines the construction of the Directors' and Commissioners' liability for prospectus misstatements under the Capital Market Law (UUPM) and the Limited Liability Law (UUPT), including civil liability, particularly joint and several liability under Article 80 of the UUPM, the scope for defense through due diligence defense and the relevance of the business judgment rule, as well as criminal and administrative consequences. Strengthening regulations through Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU P2SK) emphasizes the enforcement dimension, including increased sanctions and the strengthening of the Financial Services Authority (OJK)'s role in mitigating IPO risks.
Co-Authors Dahlia Zaitun Tanjung Hikmal Rizky Iqbal Doly Indra Utama Nanda Erwin Rian Mangapul Sirait