Januari Sihotang
Universitas HKBP Nommensen Medan

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Praperadilan Sebagai Kontrol Yudisial Atas Penetapan Tersangka Dalam Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 54/Pid.Pra/2025/PN Mdn) Erdian Sari Harefa; Januari Sihotang
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1815

Abstract

Penetapan tersangka adalah salah satu tahap penting dalam proses penyelidikan tindak pidana, termasuk dalam kasus dugaan tindak pidana penggelapan yang terjadi dalam jabatan. Namun, seringkali penetapan tersangka menimbulkan kontroversi terkait kebenaran dan keabsahan prosedur hukum yang dijalankan aparat penegak hukum. Dalam konteks tersebut, praperadilan hadir sebagai mekanisme kontrol yudisial untuk memastikan perlindungan hak-hak tersangka serta menegakkan prinsip due process of law. Praperadilan memiliki peran strategis dalam mengawasi legalitas penetapan tersangka, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjamin kepastian hukum. Namun, terdapat kendala dan tantangan dalam implementasi praperadilan yang perlu dioptimalkan agar fungsi kontrol yudisial dapat berjalan efektif dan menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum asasi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
The Role of the Medan City Legal Aid Institute in Providing Pro Bono Legal Aid to the Community Yedija Martua Nainggolan; Janpatar Simamora; Januari Sihotang
Law Development Journal Vol 8, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.8.1.36-52

Abstract

This study examines the role of the Legal Aid Institute (LBH) in Medan in providing free legal services to low-income communities. This service aligns with Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, which emphasizes the importance of access to justice for those who utilize these services. However, the lack of public understanding and information about LBH is a major obstacle. The approach used in this study is a normative juridical approach coupled with an empirical approach, which includes regulatory analysis and interviews with various stakeholders. The results of this study indicate that LBH in Medan plays a crucial role in supporting the community through both litigation and non- litigation processes. Some challenges faced include limited workforce, low public awareness, and inadequate government support. Therefore, collaboration between the government, the community, and LBH is crucial to improve the effectiveness of free services for communities in need.
Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus No.23/Pid.Sus/2025/Pn Mdn Mitra Elisabeti Manalu; Januari Sihotang
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 15 No. 2 (2025): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v15i2.13094

Abstract

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki beragam sifat dan karakteristik sehingga memerlukan bimbingan dan perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang secara sempurna dalam berbagai aspek, meliputi kesehatan fisik, mental, dan sosial. Diversi adalah cara menyelesaikan perkara tindak pidana di luar pengadilan yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, masyarakat, dan pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang tepat, sesuai Pasal 1 ayat 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokus analisisnya terhadap sebuah kasus terkini yang terjadi di Pengadilan Negeri Medan dan belum banyak ditelaah, khususnya dari sudut pandang efektivitas penerapan diversi dalam praktik peradilan anak. Temuan penelitian mengungkap bahwa proses diversi pada kasus tersebut berhasil menggabungkan mekanisme mediasi restoratif yang melibatkan korban, pelaku, serta keluarga mereka, sehingga tercapai kesepakatan yang bersifat sukarela tanpa paksaan. Pendekatan ini tak hanya melindungi anak dari dampak negatif proses pengadilan formal, tetapi juga membuka ruang rehabilitasi dan pengembalian anak ke dalam masyarakat. Dengan demikian, diversi yang diterapkan dengan tepat dapat menjadi solusi yang efektif untuk mewujudkan keadilan restoratif terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Tujuan Penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana penggunaan mekanisme diversi terkait kasus anak nomor 23/Pid.Sus Anak/2025/pn mdn, agar dapat memenuhi prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak. Penelitian dilakukan dengan pendekatan metode yang menganalisis putusan pengadilan dan undang undang yang relevan. Hasil menunjukkan bahwa penerapan diversion dalam kasus ini berhasil mengintegrasikan mediasi restoratif yang mencapai kesepakatan adil bagi semua pihak.