Aris Suliyono
Universitas Muria Kudus

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENGELOLAAN SKALA PRIORITAS DANA DESA DI DESA RENGGING PECANGAAN JEPARA Joko Lelono; Aris Suliyono
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2123

Abstract

This research aims to determine the influence of the quality of human resources (HR) on the management of Village Fund priority scales in Rengging Village, Pecangaan, Jepara. Village Funds as a village development instrument require competent village officials so that their management is effective, transparent and accountable. The research uses an empirical juridical approach with descriptive qualitative methods through interviews and document studies. The research results show that the quality of human resources has a significant effect on the planning, implementation and accountability of Village Funds. The main obstacles found were limited technical competence and a lack of ongoing training for village officials. Therefore, increasing HR capacity is the key to realizing Village Fund management that is right on target and in accordance with statutory provisions.
Kearifan Lokal sebagai Pilar Hukum Adat dalam Perlindungan Sumber Daya Alam Septiana Novitasari; Aris Suliyono
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2025: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji posisi kearifan lokal sebagai pilar hukum adat dalam perlindungan sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara semi-terstruktur dengan tokoh adat serta analisis terhadap dokumen hukum dan kebijakan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat adat di berbagai daerah seperti Maluku, Kalimantan, dan Papua memuat prinsip-prinsip ekologis yang berfungsi sebagai instrumen hukum tidak tertulis dalam menjaga kelestarian SDA. Namun, sistem hukum nasional cenderung menempatkan hukum adat sebagai subordinat, sehingga menimbulkan ketegangan antara norma lokal dan kebijakan negara. Selain itu, lemahnya integrasi kelembagaan dan desentralisasi lingkungan yang belum efektif memperburuk ketimpangan pengelolaan SDA. Harmonisasi antara pendekatan yuridis normatif dan sosiologis diperlukan untuk menjembatani kesenjangan hukum tersebut. Oleh karena itu, pengakuan dan penguatan kearifan lokal dalam kerangka hukum nasional menjadi penting untuk menjamin keadilan ekologis dan perlindungan lingkungan berbasis komunitas.