Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Unsur-Unsur Hukum Pidana dalam Kasus Dugaan Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pegawai Bank BUMN di Kabupaten Cirebon Desna Rahmatika
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 4 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/4tp1ke75

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan unsur-unsur hukum pidana dalam tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU), serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta didukung dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan dapat menjadi tindak pidana asal (predicate crime) bagi terjadinya TPPU. Perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta unsur TPPU yang ditandai dengan adanya upaya menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan. Berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali, ketentuan hukum khusus dalam pemberantasan korupsi dan TPPU dapat diterapkan secara kumulatif. Dengan demikian, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kedua tindak pidana tersebut secara bersamaan.
Peran Otoritas Jasa Keuangan Negara dalam Pengawasan Emiten di Pasar Modal Indonesia Desna Rahmatika
Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 1 (2026)
Publisher : PT. Riset Anak Bangsa Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/jlj.v1i1.844

Abstract

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal. Dalam pasar modal, emiten memiliki peran strategis karena menghimpun dana masyarakat melalui penawaran umum efek. Kondisi tersebut menuntut adanya pengawasan yang efektif guna melindungi kepentingan investor dan menjaga integritas pasar modal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran OJK dalam pengawasan emiten di pasar modal Indonesia serta mengkaji bentuk pengawasan yang dilakukan OJK terhadap emiten. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK memiliki kewenangan yang kuat secara normatif dalam melakukan pengawasan emiten melalui mekanisme pengawasan preventif dan represif. Pengawasan tersebut merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien.