Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Social Construction Analysis of the Phenomenon of Prostitution in Makassar City Ridwan Ridwan; Fitriani Sari Handayani Razak; Umi Umairah Suhardi; Nurfadillah Nasiruddin; Ahmad Aminuddin; Andi Muhammad Ikbal Salam
Journal of Public Representative and Society Provision Vol. 6 No. 2 (2026): Journal of Public Representative and Society Provision
Publisher : Pusat Studi Pembangunan dan Pemberdayaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55885/jprsp.v6i2.739

Abstract

This study aims to analyze and understand the in-depth reasons why people in Makassar City tolerate the presence of commercial sex workers. Researchers seek to understand the meaning and connections of this social phenomenon from the perspective of those who interact with commercial sex workers (CSWs) daily. This research approach employs a phenomenological approach with qualitative analysis. The focus of this study is on the community living side by side with sex workers who work individually and are spread across several locations (segregation). The research locus specifically includes Jalan Veteran, Jalan Sungai Saddang, Jalan Nusantara, and Jalan Topaz, which are identified as segregated areas whose impacts are deeply felt by the surrounding community. The results significantly indicate that widespread apathy and moral decadence in society are the main factors creating a space for tolerance towards the presence of commercial sex workers. This tolerance is not merely passive acceptance, but rather a social construct shaped through various interactions and understandings of dynamic social realities.
Mandat Pusat, Kapasitas Administratif, dan Komitmen Politik: Kebijakan Sampah Plastik Kabupaten Mamuju Nurhaerani Tenriwaru; Umi Umairah Suhardi; Hadi Yudho Prio Wibowo
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 6 No. 2 (2026): Oktober 2026, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v6i2.1132

Abstract

Pemerintah pusat mendorong daerah membatasi plastik sekali pakai sekaligus menghentikan praktik pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir, tetapi respons kabupaten yang bergantung pada transfer pusat belum banyak dikaji. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana mandat pusat, kapasitas administratif, dan komitmen politik membentuk kebijakan sampah plastik Kabupaten Mamuju pada 2017–2026. Penelitian menggunakan studi kasus kualitatif berbasis dokumen dengan perbandingan terstruktur terhadap Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Sebanyak 47 dokumen berupa regulasi, rilis resmi, data keuangan daerah, dan pemberitaan, bersama literatur ilmiah, dianalisis melalui pengodean deduktif berdasarkan ketiga penentu dan model ambiguitas-konflik Matland, lalu disusun dalam matriks kronologis delapan titik keputusan. Matriks tersebut diuji dengan penelusuran proses (process tracing) melalui uji hoop dan smoking gun terhadap tiga proposisi dan empat penjelasan tandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pusat menegakkan sanksi secara tegas tetapi dengan tenggat yang berubah-ubah, sehingga pemerintah kabupaten merespons dengan kepatuhan minimum di tempat pemrosesan akhir. Kapasitas administratif yang terbatas dan ketergantungan fiskal mendorong pengalihan beban ke pemerintah provinsi serta ke kelurahan, pelaku usaha, dan rumah tangga. Pada tahap penanganan di hilir, pembenahan didorong oleh sanksi pusat, sedangkan blokade warga baru menghasilkan dialog; pada tahap pengurangan di hulu, surat edaran pengurangan plastik bertahan sejak 2023 tanpa pengawasan karena mandatnya tidak memaksa dan tidak ada konflik yang mendorong perubahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan minimum dibentuk bersama oleh pusat dan daerah, dan bahwa satu kebijakan dapat sekaligus bersifat simbolik di hilir dan eksperimental di hulu. Konsistensi jadwal dari pusat dan penguatan instrumen hulu di daerah diperlukan.