<![CDATA[Pemerintah pusat mendorong daerah membatasi plastik sekali pakai sekaligus menghentikan praktik pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir, tetapi respons kabupaten yang bergantung pada transfer pusat belum banyak dikaji. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana mandat pusat, kapasitas administratif, dan komitmen politik membentuk kebijakan sampah plastik Kabupaten Mamuju pada 2017–2026. Penelitian menggunakan studi kasus kualitatif berbasis dokumen dengan perbandingan terstruktur terhadap Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Sebanyak 47 dokumen berupa regulasi, rilis resmi, data keuangan daerah, dan pemberitaan, bersama literatur ilmiah, dianalisis melalui pengodean deduktif berdasarkan ketiga penentu dan model ambiguitas-konflik Matland, lalu disusun dalam matriks kronologis delapan titik keputusan. Matriks tersebut diuji dengan penelusuran proses (process tracing) melalui uji hoop dan smoking gun terhadap tiga proposisi dan empat penjelasan tandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pusat menegakkan sanksi secara tegas tetapi dengan tenggat yang berubah-ubah, sehingga pemerintah kabupaten merespons dengan kepatuhan minimum di tempat pemrosesan akhir. Kapasitas administratif yang terbatas dan ketergantungan fiskal mendorong pengalihan beban ke pemerintah provinsi serta ke kelurahan, pelaku usaha, dan rumah tangga. Pada tahap penanganan di hilir, pembenahan didorong oleh sanksi pusat, sedangkan blokade warga baru menghasilkan dialog; pada tahap pengurangan di hulu, surat edaran pengurangan plastik bertahan sejak 2023 tanpa pengawasan karena mandatnya tidak memaksa dan tidak ada konflik yang mendorong perubahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan minimum dibentuk bersama oleh pusat dan daerah, dan bahwa satu kebijakan dapat sekaligus bersifat simbolik di hilir dan eksperimental di hulu. Konsistensi jadwal dari pusat dan penguatan instrumen hulu di daerah diperlukan.]]>
