Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Akhmad Solihin
IPB University
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Menantikan Revisi UU Bagi Hasil Perikanan Akhmad Solihin
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 3 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0703.1349-1353

Abstract

Sistem bagi hasil perikanan di Indonesia selama ini diatur melalui U da gpundang (UU) No. 16 Tahun 1964 yang disusun dengan latar situasi sosial-ekonomi enam dekade lalu. Regulasi ini sudah tidak relevan untuk menjawab tantangan saat ini, karena tidak mengatur standar perlindungan pekerja, tidak menyesuaikan dengan sutyasu lokal, serta tidak menjamin keadilan ekonomi bagi nelayan. Padahal, sektor perikanan menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional dan sumber utama penghidupan masyarakat pesisir. Jika tidak direvisi, ketidakjelasan aturan ini akan terus menempatkan nelayan pada posisi rentan, memperlebar kesenjangan sosial, dan melemahkan keberlanjutan ekonomi perikanan. Policy brief ini merekomendasikan revisi UU Bagi Hasil Perikanan dengan menekankan perlindungan sosial, penyesuaian kerangka ketenagakerjaan modern, mendorong kontrak tertulis, serta perlunya mekanisme formal penyelesaian sengketa. Dengan pembaruan hukum yang adil dan adaptif, sistem bagi hasil dapat menjadi instrumen yang memperkuat kesejahteraan nelayan sekaligus mendorong sektor perikanan menuju keberlanjutan yang lebih pasti.
Co-Authors