<![CDATA[Pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Undang-undang ini bertujuan untuk membentuk aparatur pemerintahan yang profesional, terbuka, berintegritas, kompeten, serta produktif dalam menjalankan tugas negara. Melalui regulasi tersebut, pemerintah menegaskan bahwa aparatur sipil negara harus bekerja secara profesional, netral dari pengaruh politik, serta menjunjung tinggi prinsip bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja aparatur sipil negara di kantor camat suwawa kabupaten bone bolango yang dapat di lihat dari indikator kinerja yaitu, kualitas kerja, kuantitas, dan ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian, dan komitmen kerja. Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Suwawa Kabupaten Bone Bolango. Dasar pertimbangan penetapan lokasi peneliti tersebut ialah karena di kantor camat tersebut masih terdapat permasalahan yang harus dibenahi agar dapat menciptakan kinerja aparatur sipil negara yang berkualitas bagi masyarakat. Sebagai lokasi serta subjek dalam penelitian ini, alasan peneliti memilih lokasi tersebut yaitu lebih dekat dengan tempat tinggal, mudah dijangkau dan ingin tahu seberapa jauh Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Camat Suwawa Kabupaten Bone Bolango.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai kinerja aparatur sipil negara di kantor camat suwawa kabupaten bone bolango, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang selaras dengan fokus dan subfokus penelitian sebagai berikut: 1. Kondisi ruang tunggu yang kurang nyaman menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pelayanan publik belum sepenuhnya mendukung kenyamanan masyarakat, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. 2. Kurangnya fokus pegawai dalam bekerja mencerminkan belum optimalnya sikap profesional aparatur dalam menjalankan tugas pelayanan, yang berdampak pada lambatnya proses pelayanan pada masyarakat. 3. Minimnya aktivitas kerja yang terlihat selama jam pelayanan menandakan bahwa pelaksanaan pelayanan publik belum berjalan secara maksimal, sehingga dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja dan profesionalitas aparatur. 4. Ketidaktepatan waktu dalam jam kerja menunjukkan rendahnya tingkat kedisiplinan sebagian pegawai, yang berpotensi menghambat kelancaran pelayanan dan mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. 5. Ketidakseimbangan antara jumlah pegawai dan jumlah masyarakat yang dilayani menyebabkan proses pelayanan menjadi tidak efektif, ditandai dengan antrean panjang dan waktu pelayanan yang lebih lama dari yang seharusnya.6. Kurangnya kesigapan pegawai dalam melayani serta kecenderungan menunda pekerjaan mencerminkan rendahnya responsivitas aparatur, yang dapat menghambat kelancaran pelayanan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja di Kantor Camat Suwawa.]]>
