Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Aktual Justice INVENTION: Journal of Intellectual Property Law
I Gusti Ayu Manik Silvia Dewi
Universitas Ngurah Rai
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Problematika Penerapan Pendaftaran Izin Berusaha Berbasis Rencana Detail Tata Ruang Dalam Sistem Pertanahan Nasional I Gusti Ayu Manik Silvia Dewi; Putu Eka Trisna Dewi
INVENTION: Journal of Intellectual Property Law Vol. 3 No. 2 (2026): INVENTION: Journal of Intellectual Property Law
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Pusat Kajian - Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/ijipl.v3i2.1856

Abstract

The implementation of risk-based business licensing through the Online Single Submission (OSS) system places the Detailed Spatial Plan (RDTR) as a key basis for issuing business permits. This policy aims to accelerate licensing procedures and enhance legal certainty. However, in practice, RDTR-based business licensing raises juridical issues within the national land law system. This study examines the juridical problems of RDTR-based business licensing and their implications for legal certainty. Using normative legal research with statutory and conceptual approaches, the study finds inconsistencies between the spatial planning and land law regimes, weak examination of land rights legality, and potential violations of good governance principles. Additionally, the uneven availability of RDTR across regions leads to unequal legal treatment. Therefore, strengthening the integration of spatial planning and land administration is essential to ensure legal certainty in business licensing.
DIKOTOMI KEPASTIAN HUKUM DAN KEBENARAN MATERIIL TERHADAP AKTA YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PRAKTIK PERADILAN I Gusti Ayu Manik Silvia Dewi
Jurnal Aktual Justice Vol. 10 No. 2 (2025): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v10i2.1780

Abstract

Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan akta otentik yang secara normatif memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan berfungsi untuk menjamin kepastian hukum dalam peralihan hak atas tanah. Namun dalam praktik peradilan, akta PPAT tidak jarang dikesampingkan atau dinyatakan cacat dengan alasan tidak terpenuhinya kebenaran materiil dari peristiwa hukum yang disengketakan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya dikotomi antara asas kepastian hukum yang melekat pada akta otentik PPAT dengan tuntutan kebenaran materiil yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan karakter dikotomi antara kepastian hukum dan kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh PPAT dalam praktik peradilan, serta implikasinya terhadap kedudukan hukum akta PPAT dan batas tanggung jawab hukum PPAT. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus melalui analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya harmonisasi norma antara hukum pertanahan dan praktik peradilan menyebabkan akta PPAT diperlakukan secara relatif dan tidak konsisten, sehingga melemahkan fungsi akta sebagai instrumen kepastian hukum dan memperluas potensi pertanggungjawaban hukum PPAT. Oleh karena itu, diperlukan penegasan norma dan harmonisasi pengaturan guna menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan pencarian kebenaran materiil dalam praktik peradilan. Kata kunci: Akta PPAT, Kepastian Hukum, Kebenaran Materiil, Konflik Norma, Praktik Peradilan.
Co-Authors Putu Eka Trisna Dewi