Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Mekanisme Pengambilan Keputusan Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Papua di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Duta Mustajab; Muhammad Sawir; Siti Fatimah; Muhamad Yamin Noch
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.948

Abstract

Fenomena empiris di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua menunjukkan adanya paradoks dalam proses legislasi, di mana tahapan formal telah dijalankan secara prosedural, namun partisipasi publik masih terbatas akibat kebijakan efisiensi anggaran. Selain itu, pengambilan keputusan cenderung dipengaruhi oleh dinamika politik antar fraksi melalui mekanisme lobi, yang berpotensi menggeser substansi kebijakan dari orientasi kepentingan masyarakat menuju kompromi politik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme legislasi dan pengambilan keputusan dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam konteks Otonomi Khusus. Urgensi penelitian ini didasarkan pada kompleksitas proses legislasi daerah yang melibatkan berbagai aktor, serta tantangan dalam mengintegrasikan aspek prosedural dan partisipatif dalam pembentukan kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengambilan keputusan terdiri dari tahap perencanaan, pembahasan, sinkronisasi, dan penetapan melalui sidang paripurna yang dilakukan secara kolektif-kolegial. Namun demikian, terdapat kendala utama berupa minimnya partisipasi publik akibat kebijakan efisiensi anggaran, dominasi lobi politik antar fraksi, serta dualisme penafsiran kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme legislasi yang berjalan masih cenderung bersifat prosedural dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipasi bermakna. Oleh karena itu, diperlukan penguatan model legislasi yang lebih partisipatif, transparan, dan adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat Papua.
Analisis Strategi Dinas Sosial dalam Implementasi Program Bantuan Penanganan Stunting di Kabupaten Jayapura Siti Fatimah; Yulianto Yulianto; Sumantri Sumantri; Abdul Rahman Basri
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 3 (2026): Juli 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i3.992

Abstract

Permasalahan stunting melibatkan aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan perilaku masyarakat, namun, dalam pelaksanaannya menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sinergi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang gizi, serta minimnya dokumentasi ilmiah mengenai strategi yang diterapkan Dinas Sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi Dinas Sosial dalam Program Penyerahan Bantuan Penanganan Stunting di Kabupaten Jayapura. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi elemen-elemen seperti perancangan, kesesuaian sumber daya, pelaksanaan, koordinasi antar sektor, serta monitoring dan evaluasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dari informan yang ditentukan, termasuk Kepala Dinas dan petugas terkait, dengan menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial merencanakan program berdasarkan data kesehatan yang valid, meskipun ada keterbatasan sumber daya. Kolaborasi antar sektor telah membantu mengatasi tantangan, dengan fokus pada distribusi paket pangan bergizi dan dukungan dari Bappeda serta Dinas Kesehatan. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan memberikan umpan balik meski masih terbatas. Secara keseluruhan, strategi ini memberikan kontribusi positif dalam penanganan stunting di Kabupaten Jayapura, walaupun penguatan dalam monitoring dan peningkatan kualitas SDM diperlukan untuk hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Papua di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Duta Mustajab; Muhammad Sawir; Siti Fatimah; Muhamad Yamin Noch
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.948

Abstract

Fenomena empiris di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua menunjukkan adanya paradoks dalam proses legislasi, di mana tahapan formal telah dijalankan secara prosedural, namun partisipasi publik masih terbatas akibat kebijakan efisiensi anggaran. Selain itu, pengambilan keputusan cenderung dipengaruhi oleh dinamika politik antar fraksi melalui mekanisme lobi, yang berpotensi menggeser substansi kebijakan dari orientasi kepentingan masyarakat menuju kompromi politik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme legislasi dan pengambilan keputusan dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam konteks Otonomi Khusus. Urgensi penelitian ini didasarkan pada kompleksitas proses legislasi daerah yang melibatkan berbagai aktor, serta tantangan dalam mengintegrasikan aspek prosedural dan partisipatif dalam pembentukan kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengambilan keputusan terdiri dari tahap perencanaan, pembahasan, sinkronisasi, dan penetapan melalui sidang paripurna yang dilakukan secara kolektif-kolegial. Namun demikian, terdapat kendala utama berupa minimnya partisipasi publik akibat kebijakan efisiensi anggaran, dominasi lobi politik antar fraksi, serta dualisme penafsiran kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme legislasi yang berjalan masih cenderung bersifat prosedural dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipasi bermakna. Oleh karena itu, diperlukan penguatan model legislasi yang lebih partisipatif, transparan, dan adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat Papua.
Analisis Strategi Dinas Sosial dalam Implementasi Program Bantuan Penanganan Stunting di Kabupaten Jayapura Siti Fatimah; Yulianto Yulianto; Sumantri Sumantri; Abdul Rahman Basri
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 3 (2026): Juli 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i3.992

Abstract

Permasalahan stunting melibatkan aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan perilaku masyarakat, namun, dalam pelaksanaannya menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sinergi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang gizi, serta minimnya dokumentasi ilmiah mengenai strategi yang diterapkan Dinas Sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi Dinas Sosial dalam Program Penyerahan Bantuan Penanganan Stunting di Kabupaten Jayapura. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi elemen-elemen seperti perancangan, kesesuaian sumber daya, pelaksanaan, koordinasi antar sektor, serta monitoring dan evaluasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dari informan yang ditentukan, termasuk Kepala Dinas dan petugas terkait, dengan menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial merencanakan program berdasarkan data kesehatan yang valid, meskipun ada keterbatasan sumber daya. Kolaborasi antar sektor telah membantu mengatasi tantangan, dengan fokus pada distribusi paket pangan bergizi dan dukungan dari Bappeda serta Dinas Kesehatan. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan memberikan umpan balik meski masih terbatas. Secara keseluruhan, strategi ini memberikan kontribusi positif dalam penanganan stunting di Kabupaten Jayapura, walaupun penguatan dalam monitoring dan peningkatan kualitas SDM diperlukan untuk hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan.