Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review International Journal of Humanities Education and Social Sciences
Jaden Asher Marpaung
Universitas Pelita Harapan
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
From Cartel to Courtroom: Integrating Competition Leniency into the Justice Collaborator Framework for Effective Bid Rigging Prosecution Jaden Asher Marpaung; Yuni Priskila Ginting
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 5 No 6 (2026): IJHESS JUNE 2026
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55227/ijhess.v5i6.2276

Abstract

Bid rigging causes massive losses to Indonesia's State Budget accounting for 70 percent of procurement corruption cases. However, proving these cases remains extremely difficult because they rely on rare internal corporate testimony. This normative juridical study proposes adapting competition law's leniency program into anti-corruption frameworks following Government Regulation No 24 of 2025 on special handling and rewards for witnesses and perpetrators. Through statute conceptual comparative and case approaches findings reveal bid rigging's secretive nature exemplified by pier tender collusion cases necessitates corporate immunity incentives currently absent under corruption law Article 20 and corporate law Article 97 paragraph 3. The leniency mechanism supports follow the money and follow the suspect approaches essential for state budget recovery. Digital era adaptations become crucial as modern bid rigging uses Zoom WhatsApp coordination and PDNS tender manipulations demanding KPPU-KPK digital integration through KPPU Mendengar platform AI evidence analytics and blockchain procurement audit trails. Keywords: bid rigging, tender collusion, leniency program, corruption
Penerapan Kebijakan Special Purpose Acquisition Company di Indonesia: Analisis Legal Framework dan Perlindungan Investor Ezra Sebastian; Jaden Asher Marpaung; Gerhan Muhammad Rizky
UNES Law Review Vol. 9 No. 1 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/av25p253

Abstract

Penelitian ini menganalisis kelayakan penerapan mekanisme Special Purpose Acquisition Company (SPAC) dalam sistem hukum dan pasar modal Indonesia. SPAC merupakan perusahaan cangkang yang dibentuk khusus untuk melakukan akuisisi terhadap perusahaan target melalui mekanisme penawaran umum perdana (IPO), kemudian melakukan merger (de-SPAC). Kajian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menelaah regulasi terkait, khususnya Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal, dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual, SPAC memiliki potensi untuk diterapkan di Indonesia sebagai alternatif IPO yang lebih efisien, terutama bagi perusahaan rintisan dan sektor teknologi. Namun, terdapat beberapa kendala hukum substantif, di antaranya: (1) ketiadaan klasifikasi KBLI yang spesifik untuk SPAC, (2) persyaratan pencatatan di Bursa Efek Indonesia yang mensyaratkan perusahaan memiliki pendapatan dan kegiatan operasional, sementara SPAC tidak memiliki aktivitas usaha sebelum merger, dan (3) ketiadaan regulasi khusus yang mengatur skema trust fund, hak redemption, dan mekanisme Private Investment in Public Equity (PIPE) sebagai pengganti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Di sisi perlindungan investor, penelitian mengidentifikasi sejumlah risiko seperti asimetri informasi, konflik kepentingan sponsor, potensi insider trading, serta praktik misleading information yang rentan terjadi akibat belum adanya pengaturan lex specialis. Namun, dengan keunggulan dalam memenuhi target IHSG dan keberhasilan SPAC di negara lain, sejatinya mekanisme ini tetap layak diperhitungkan dengan penyesuain beberapa aspek dan regulasi. 
Co-Authors Ezra Sebastian Gerhan Muhammad Rizky Yuni Priskila Ginting