<![CDATA[Penelitian ini menganalisis kelayakan penerapan mekanisme Special Purpose Acquisition Company (SPAC) dalam sistem hukum dan pasar modal Indonesia. SPAC merupakan perusahaan cangkang yang dibentuk khusus untuk melakukan akuisisi terhadap perusahaan target melalui mekanisme penawaran umum perdana (IPO), kemudian melakukan merger (de-SPAC). Kajian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menelaah regulasi terkait, khususnya Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal, dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual, SPAC memiliki potensi untuk diterapkan di Indonesia sebagai alternatif IPO yang lebih efisien, terutama bagi perusahaan rintisan dan sektor teknologi. Namun, terdapat beberapa kendala hukum substantif, di antaranya: (1) ketiadaan klasifikasi KBLI yang spesifik untuk SPAC, (2) persyaratan pencatatan di Bursa Efek Indonesia yang mensyaratkan perusahaan memiliki pendapatan dan kegiatan operasional, sementara SPAC tidak memiliki aktivitas usaha sebelum merger, dan (3) ketiadaan regulasi khusus yang mengatur skema trust fund, hak redemption, dan mekanisme Private Investment in Public Equity (PIPE) sebagai pengganti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Di sisi perlindungan investor, penelitian mengidentifikasi sejumlah risiko seperti asimetri informasi, konflik kepentingan sponsor, potensi insider trading, serta praktik misleading information yang rentan terjadi akibat belum adanya pengaturan lex specialis. Namun, dengan keunggulan dalam memenuhi target IHSG dan keberhasilan SPAC di negara lain, sejatinya mekanisme ini tetap layak diperhitungkan dengan penyesuain beberapa aspek dan regulasi. ]]>
