Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Legislasi Indonesia
Fahmi Ramadhan Firdaus
Fakultas Hukum Universitas Jember
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Demokrasi Digital dan Proses Legislasi: Pengaruh Platform Media Sosial dan Petisi Online dalam Pembentukan Undang-Undang Fahmi Ramadhan Firdaus
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 23, No 1 (2026): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2026
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v23i1.1634

Abstract

Teknologi informasi yang menciptakan ruang digital memberikan opsi baru bagi masyarakat dalam mengambil peran merumuskan arah pembangunan negara salah satunya dalam pembentukan undang-undang sebagai bentuk implementasi kedaulatan rakyat yang dikenal dengan demokrasi digital dimana platform media sosial serta petisi online memiliki peran sentral untuk mewadahi aspirasi publik dalam pembentukan undang-undang. Artikel ini mencoba mengkaji bagaimana kedua platform tersebut mampu memengaruhi arah kebijakan legislasi berdasarkan peran serta publik, melalui tipe penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta pendekatan perbandingan, artikel ini mengangkat permasalahan: Apakah faktorfaktor demokrasi digital dan tantangannya? Bagaimana implikasi dan pengaruh media sosial serta petisi online terhadap proses legislasi? Hasil kajian menunjukan bahwa: Pertama, teknologi memberikan kemudahan akses bagi publik dalam memberikan aspirasi khususnya terhadap pembentukan undang-undang, disamping itu terdapat tantangan yang mengancam demokrasi digital yaitu produksi berita palsu (HOAX), dan potensi polarisasi khususnya secara politik yang dapat memecah belah masyarakat. Kedua, media sosial dapat menjadi penyeimbang dalam penyebarluasan informasi mengenai proses legislasi untuk mendukung aspek transparansi dan menciptakan ruang diskusi publik yang luas, serta petisi online yang dapat menjadi bahan pertimbangan pembentuk undang-undang dalam mengambil keputusan berdasarkan hasil petisi online. Penelitian ini memberikan saran bagi pembentuk undang-undang agar mampu memanfaatkan demokrasi digital sebagai ruang partisipasi yang inklusif guna mewujudkan Meaningful Participation, diantaranya memberikan pengaturan yang jelas mengenai keberadaan petisi online serta memberikan edukasi terkait literasi digital untuk mencegah dampak buruk dunia digital.
ANOMALI TUMPANG TINDIH PERATURAN MENTERI DAN PERATURAN DAERAH: TINJAUAN HIERARKI PERATURAN Bagas Fadhilah; Fahmi Ramadhan Firdaus
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2025.v10.i1.p117-136

Abstract

This article addresses the normative conflict between Ministerial Regulations and Regional Regulations arising from the ambiguous position of Ministerial Regulations within Indonesia's regulatory hierarchy under Law Number 12 of 2011. This ambiguity generates disputes over authority between central and local governments, undermines legal certainty, and weakens regional autonomy. The article argues that resolving such disharmony requires three measures: explicit clarification of the position of Ministerial Regulations within the regulatory hierarchy; strengthening of substantive harmonization mechanisms; and limiting the subject matter of Ministerial Regulations so as not to encroach upon areas of attributed regional authority. These conclusions are reached through legal research employing a legislative approach, a conceptual approach applying Hans Kelsen's Stufenbau Theory, and a comparative approach drawing on Japan's regulatory harmonization practice.
Co-Authors Bagas Fadhilah