Fitri Dwi Nurmaliza
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Dharma Andalas

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Notaris Dalam Pendirian Yayasan: Pentingnya Pengesahan Dan Keabsahan Hukum Puti Annisa Erwan; Fitri Dwi Nurmaliza; Rahma Yulia; Helga Putri Dahayu; Riri Wardayani; Helfira Citra
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 2 (2025): Januari - Maret
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran notaris dalam pendirian yayasan sangat vital, terutama dalam memastikan proses pendirian dan operasional yayasan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Notaris tidak hanya berfungsi sebagai saksi otentik dalam pembuatan akta pendirian, tetapi juga bertanggung jawab dalam memastikan bahwa akta tersebut memenuhi syarat administratif dan substantif yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, pengesahan oleh notaris memberikan kepastian hukum mengenai keabsahan yayasan sebagai entitas hukum yang sah di mata negara. Proses pengesahan ini mencakup pembuatan akta pendirian yang memuat tujuan, struktur organisasi, serta aturan dasar yayasan, yang selanjutnya diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh pengesahan. Tanpa pengesahan ini, yayasan tidak dapat beroperasi secara sah dan menghadapi risiko permasalahan hukum di kemudian hari. Notaris juga berperan dalam memberikan penjelasan terkait peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pendirian yayasan, termasuk UU Yayasan dan peraturan lainnya. Oleh karena itu, kehadiran notaris dalam pendirian yayasan sangat penting guna menjamin kepastian hukum, menghindari potensi konflik di masa depan, dan mendukung tujuan sosial yang ingin dicapai oleh yayasan tersebut. Dengan peran yang jelas dan profesional, notaris membantu menciptakan fondasi hukum yang kuat bagi keberlanjutan yayasan.
Pengaruh Status Kepailitan Perusahaan Terhadap Perlindungan Hak Upah Pekerja/Buruh Menurut Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU Fitri Dwi Nurmaliza; Helfira Citra
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2026): Juli - September
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bankruptcy of a company brings about changes in the legal position of workers, from initially being subjects of an employment relationship to becoming creditors in bankruptcy proceedings. Under the Indonesian legal system, workers are classified as preferential creditors who have priority in the payment of wages and other normative rights, as wages constitute the primary source of livelihood for workers and their families. This study aims to examine the legal position of workers as preferential creditors in the distribution of bankruptcy assets and to assess the effectiveness of legal protection of wage rights in bankruptcy proceedings. This research employs a normative legal research method using a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The results show that although the protection of workers’ rights is regulated under the Manpower Law, Bankruptcy Law, Civil Code, and reinforced by Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013, its implementation still faces several obstacles, including limited bankruptcy assets, high bankruptcy administration costs, the dominance of secured creditors, and inconsistent application of payment priority principles. Therefore, harmonization of laws and regulations, as well as strengthening legal protection mechanisms, is necessary to ensure that workers’ wage rights are fulfilled fairly, optimally, and effectively.