Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Ahmad Maula Hadi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
HAK ASUH ANAK BAGI IBU BEKERJA: ANALISIS MAQASID AL-SYARI’AH DAN HUKUM POSITIF INDONESIA Azfa Rasyad; Riyan Ramdani; Ahmad Maula Hadi
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 7 No. 1 (2026): Januari
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/6cq13516

Abstract

The determination of child custody for working mothers is a critical issue in Indonesian family law, particularly given the dual roles women assume in modern society. This study examines from a normative juridical perspective how the principles of Maqasid al-Shari’ah and positive law in Indonesia regulate and respond to the determination of child custody when the mother is employed. Employing a literature review and legal analysis of relevant legislation and case studies, the findings reveal that Maqasid al-Shari’ah emphasizes the best interests and protection of the child, while Indonesian positive law provides comprehensive legal frameworks. However, practical application requires balancing maternal caregiving responsibilities with economic roles. This research recommends responsive policies and supportive implementations to harmonize working mothers' rights with optimal child custody arrangements, ensuring children’s welfare in accordance with religious and state norms.
RESPONSIBILITAS PENGHULU TERHADAP PUTUSAN DISPENSASI KAWIN DI KUA SINDANGKERTA BANDUNG BARAT Muhamad Jidan Fero; Siti Nur Fatoni; Ahmad Maula Hadi
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1427

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pelaksanaan dispensasi kawin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sindangkerta, mengkaji responsibilitas penghulu dalam pelaksanaan pernikahan dini, serta mengidentifikasi berbagai hambatan dan tantangan yang muncul dalam praktiknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, yaitu dengan memadukan analisis terhadap norma hukum yang berlaku dengan realitas implementasinya di lapangan melalui teknik wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dispensasi kawin dilakukan melalui tahapan administratif yang sistematis, meliputi verifikasi putusan pengadilan, pencatatan administrasi perkawinan, serta pelaksanaan akad nikah, yang secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga mencerminkan adanya kepastian hukum dalam praktiknya. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum, serta adanya tekanan keluarga yang mendorong percepatan pernikahan. Dalam konteks ini, penghulu memiliki peran yang strategis dan multidimensional, tidak hanya sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai aktor yang menjalankan tanggung jawab hukum, sosial, dan moral, termasuk memberikan edukasi, pembinaan, serta pertimbangan kepada calon mempelai. Di sisi lain, pelaksanaan dispensasi kawin juga dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti kuatnya pengaruh budaya lokal yang mentoleransi perkawinan usia dini, keterbatasan sarana dan waktu dalam pembinaan, serta adanya dilema antara norma hukum dan realitas sosial di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas penghulu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta sinergi antar lembaga terkait guna memastikan bahwa pelaksanaan dispensasi kawin tetap sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan tujuan hukum perkawinan di Indonesia.
YURISDIKSI ICC TERHADAP PENANGKAPAN BENJAMIN NETANYAHU DAN YOAV GALLANT PADA KONFLIK BERSENJATA ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA Ahmad Maula Hadi; Muhammad Hazim Khabiri; Naswa Nelina Rahayu
VARIA HUKUM Vol. 6 No. 2 (2024): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v6i2.43776

Abstract

Abstract The aim of this research is to analyze and discover war crimes and humanity that occurred in the armed conflict between Israel and Palestine, as well as analyze and discover the jurisdiction of the International Criminal Court which has issued arrest warrants for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant in this armed conflict. The method used in this research is a qualitative method with a normative juridical approach which examines research issues using various international legal instruments and doctrines from experts. The results of the analysis state that the war and humanitarian crimes that occurred in the Israeli and Palestinian conflict did not use and pay attention to restrictive legal instruments in international law, human rights principles, the ius cogen principle, and the Martens clause principle which prioritize the interests of peace, and prevent so that the conflict does not escalate further. The ICC as one of the institutions that has the authority to take action against perpetrators of international crimes has the opportunity to optimize its steps in making arrest warrants based on the 1998 Rome Statute, although it was found that the political element is still very strong considering that UN Security Council Resolutions are often "vetoed" by the United States which made effective steps towards the ICC facing obstacles, and solidarity from states party to the 1998 Rome Statute which was dichotomized by the refusal attitude of Hungary and Argentina, as well as the weak trend of international law as a law that has binding and coercive power against countries. Keywords: Jurisdiction, Arrest Warrant, International Criminal Court Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan kejahatan perang dan kemanusiaan yang terjadi dalam konflik bersenjata antara Israel dan Palestina, serta menganalisis dan menemukan yurisdiksi International Criminal Court yang telah membuat surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant dalam konflik bersenjata tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji isu penelitian menggunakan berbagai instrumen hukum internasional, dan doktrin-doktrin dari para ahli. Hasil analisis menyatakan bahwa kejahatan perang dan kemanusiaan yang terjadi dalam konflik Israel dan Palestina tidak menggunakan dan memperhatikan instrumen-instrumen hukum pembatasan dalam hukum internasional, prinsip hak asasi manusia, prinsip ius cogen, dan prinsip martens clause yang mengedepankan kepentingan-kepentingan perdamaian, dan mencegah agar eskalasi konflik tidak semakin meluas. ICC sebagai salah satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan internasional memiliki peluang untuk mengoptimalisasi langkahnya yang telah membuat surat perintah penangkapan berdasarkan Statuta Roma 1998, meskipun ditemukan bahwa unsur politis masih sangat kental mengingat Resolusi Dewan Keamanan PBB yang sering di “veto” oleh Amerika Serikat yang membuat langkah efektif ICC menghadapi hambatan, dan solidaritas dari negara pihak Statuta Roma 1998 yang terdikotomi oleh sikap menolak dari Hungaria dan Argentina, serta lemahnya tren hukum internasional sebagai hukum yang memiliki daya ikat dan daya paksa terhadap negara-negara. Kata Kunci: Yurisdiksi, Surat Perintah Penangkapan, International Criminal Court
Co-Authors Azfa Rasyad Muhamad Jidan Fero Muhammad Hazim Khabiri Naswa Nelina Rahayu Riyan Ramdani Siti Nur Fatoni