Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Public Policy and Management Review
Herbasuki Nurcahyanto
S1 Administrasi Publik K. Rembang
Arts Humanities

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
AKUNTABILITAS KINERJA PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMBUATAN E-KTP PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN REMBANG Moch. Luthfil Chakim; Herbasuki Nurcahyanto; Tri Yuniningsih
Journal of Management and Public Policy Vol 13, No 3: Juli 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i3.44277

Abstract

Akuntabilitas Kinerja dalam pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dinilai belum akuntable. Salah satu penyebab utamanya banyaknya keluhan masyarakat terhadap kinerja pelayanan aparat dalam memberikan pelayanan E-KTP. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2021–2026 memuat sejumlah permasalahan Diantaranya adalah belum memadainya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan guna menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan secara tepat waktu dan akurat. jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. lokasi penelitian ini di kabupaten rembang dan situs penelitian ini adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten rembang. pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. hasil penelitian ini menunjukan bahwa akuntabilitas kinerja pelayanan publik pada Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Rembang sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. namun pada pelaksanaan nya masih ditemukan nya beberapa indikator yang belum berjalan sesuai dengan prosedur yang ada salah satu nya dalam hal kesadaran pegawai yang masih ditemukan nya perilaku yang kurang responsif yang membuat masyarakat menilai buruk, selain itu ada nya faktor penghambat seperti sarana dan prasarana dalam hal jaringan belum memadai, rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dan kurangnya kesadaran pegawai dalam memberikan pelayanan. saran dalam penelitian ini yang pertama dengan menyediakan alternatif jaringan internet, yang kedua dengan memberikan surat sanksi kepada pegawai yang melanggar SOP, dan yang ketiga meningkatkan kesadaran masyarakat dengan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat mulai dalam lingkup terkecil yaitu kelurahan/desa.
ANALISIS AKSESIBILITAS PELAYANAN TRANSPORTASI PUBLIK COMMUTER LINE BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI STASIUN MANGGARAI JAKARTA SELATAN Jesia Charel Jovansa; Herbasuki Nurcahyanto; Tri Yuniningsih
Journal of Management and Public Policy Vol 13, No 3: Juli 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i3.44875

Abstract

Penelitian ini Menganalisis Aksesibilitas Pelayanan Transportasi Publik Commuter Line Bagi Penyandang Disabilitas di Stasiun Manggarai Jakarta Selatan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya tingkat animo masyarakat dalam menggunakan KRL Commuter Line yang tidak sebanding dengan kapasitas stasiun Manggarai sehingga menyusahkan bagi para disabilitas yang sering memilih KRL dalam berpergian. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis aksesibilitas dan faktor pendukung terhadap pelayanan transportasi publik commuter line bagi penyandang disabilitas di stasiun Manggarai Jakarta Selatan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aksesibilitas pelayanan transportasi publik commuter line bagi penyandang disabilitas di stasiun Manggarai Jakarta Selatan dikatakan belum optimal Hal ini dinyatakan dengan 3 dari 4 dimensi yang belum optimal yaitu kemudahan, kegunaan, dan kemandirian. Untuk dimensi yang sudah optimal yaitu keselamatan. Hal berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Jhon Black (dalam Endang Sri Wahyuni, 2016) menyatakan terdapat 4 indikator aksesibilitas yaitu kemudahan, kegunaan, keselamatan, dan kemandirian
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN STUNTING DI KABUPATEN REMBANG Muhammad Rizal Wahyu Pratama; Herbasuki Nurcahyanto; Kismartini Kismartini
Journal of Management and Public Policy Vol 13, No 3: Juli 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i3.44927

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kabupaten Rembang dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kabupaten Rembang. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripstif kualitatif. Teknik pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pencegahan stunting di Kabupaten Rembang sudah dilakukan dengan berbagai upaya, namun masih belum mencapai target yang ditentukan karena beberapa hambatan. Selain itu, koordinasi pencegahan stunting di Kabupaten Rembang melibatkan berbagai sektor. Pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang sudah dapat mencukupi, tetapi dalam perencanaan anggarannya masih lemah. Selain itu, terdapat faktor pendukung meliputi : transmisi, staf, informasi, wewenang, fasilitas, efek disposisi, dan pengaturan birokrasi. Sedangkan faktor penghambatnya meliputi : kejelasan, konsistensi, insentif, dan fragmentasi. Saran yang dapat peneliti berikan yaitu program-program terkait peningkatan perbaikan gizi pada ibu hamil dan balita supaya dilakukan dari awal tahun, program-program terkait peningkatan peningkatan aksesbilitas air bersih, sanitasi rumah, dan lingkungan harus bisa mengintervensi seluruh masyarakat yang terkena stunting, perlunya peningkatan pemahaman keluarga dan masyarakat, kader-kader harus meningkatkan sosialisasi tentang pola asuh, perlu diterbitkannya Surat Edaran tentang Strategi Perubahan Perilaku dalam Pencegahan Stunting, perlunya penguatan akan perencanaan anggaran, perlu dioptimalkan komunikasi antar OPD dalam TPPS, perlunya konsistensi komunikasi, perlu adanya insentif khusus untuk para kader, dan perlunya kesesuaian tugas dan fungsi oleh pelaksana kebijakan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BEKASI Ghaisal Ramadhan; Herbasuki Nurcahyanto; Tri Yuniningsih
Journal of Management and Public Policy Vol 13, No 3: Juli 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i3.44573

Abstract

Pada era modern dengan pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang pesat menghasilkan peningkatan signifikan dalam produksi sampah dan degradasi lingkungan. Pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan menjadi aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan. Kota Bekasi, dengan 2.496.198 jiwa dan timbulan sampah 637,778.59-ton pada tahun 2023, menghadapi permasalahan sampah yang membutuhkan kesesuaian dengan kebijakan pengelolaan sampah yang ada. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada Kota Bekasi beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teori implementasi kebijakan publik milik Edward III. Hasil penelitian memaparkan implementasi kebijakan belum berjalan optimal pada saat dilaksanakan. Adapun hal ini dikarenakan fenomena pada pengurangan dan penanganan sampah yang belum maksimal secara keseluruhan, meskipun beberapa sudah berjalan dengan baik. Faktor yang menjadi pendukung dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah ini adalah disposisi dan struktur birokrasi yang sudah dapat berjalan dengan baik, adapun faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah terletak pada fenomana komunikasi dan sumber daya yang masih terdapat gejala yang belum optimal dalam pelaksanaanya. Dengan adanya hambatan tersebut peneliti merumuskan saran kepada seluruh pihak yang terkait dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bekasi, yaitu melakukan sosialisasi secara lebih masif kepada masyarakat, meningkatkan mutu dan kuantitas fasilitas pendukung dalam pengelolaan sampah, mengembangkan pengolahan sampah yang lebih modern, membangun TPST, melakukan diskusi publik, melakukan komunikasi yang berkelanjutan dengan masyrakat, dan melakukan edukasi dalam untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang memiliki keterkaitan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bekasi.
EVALUSI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA TANGERANG SELATAN Norisa Salsabila; Herbasuki Nurcahyanto; Tri Yuniningsih
Journal of Management and Public Policy Vol 13, No 3: Juli 2024
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v13i3.44606

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh TPA Cipeucang yang mengalami masalah kapasitas yang terbatas dan sudah overload akibat peningkatan volume sampah yang tidak tertampung dan pencemaran air tanah dan udara akibat penimbunan sampah yang tidak terkendali. Dampak negatif ini dapat merusak kualitas air tanah dan menyebabkan polusi udara, mengancam kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar. Tujuan penelitian ini adalah melakukan evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di kota Tangerang Selatan dan menganalisis faktor pendukung terhadap pengelolaan sampah di kota Tangerang Selatan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi. Informan yang diwawancarai adalah Kepala DLH kota Tangerang Selatan,Kepala TPA Cipeucang, Pengelola sampah di TPA Cipeucang dan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di kota Tangerang Selatan dapat dikatakan sudah baik. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan 4 dari 6 dimensi yang ada berdasarkan teori yang disampaikan oleh (Dunn, 2003) tentang Evaluasi Kebijakan dengan 6 fenomena yaitu yang sudah berjalan dengan baik adalah kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan, yang belum berjalan dengan baik efektivitas dan efesiensi.
Co-Authors Ghaisal Ramadhan Jesia Charel Jovansa Kismartini Kismartini Moch. Luthfil Chakim Muhammad Rizal Wahyu Pratama Norisa Salsabila Tri Yuniningsih