Purwantomo
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Efektifitas Penindakan Parkir Liar Pada Dinas Perhubungan Bidang Pengendalian Dan Operasional Dalam Mewujudkan Kelancaran Lalu Lintas Di Jalan Ahmad Yani Kota Bekasi Purwantomo; Iwan Irwansyah
Reformasi Administrasi Vol. 12 No. 2: September 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The effectiveness of illegal parking enforcement policies plays a vital role in managing orderly and smooth traffic, especially in densely populated urban areas such as Jalan Ahmad Yani, Bekasi City. The Department of Transportation, through its Division of Control and Operations, is responsible for enforcing parking regulations to ensure the fluidity of traffic flow. This study aims to analyze the effectiveness of the illegal parking enforcement program, identify the obstacles encountered, and examine the efforts undertaken to overcome these challenges. The research method employed is descriptive qualitative, using data collection techniques such as interviews, observations, and documentation. The theoretical framework is based on the effectiveness approach by Matini & Lubis, as cited in Husaini (2019), which includes the goal approach, system resource approach, and internal process approach. The findings indicate that the enforcement program has yielded fairly significant results but has not yet been fully effective. The obstacles identified include limited personnel and operational vehicles, low public awareness, and suboptimal utilization of technology. The efforts made include increasing patrol frequency, proposing additional resources, conducting public education, and planning the implementation of an electronic ticketing system (ETLE). In general, the illegal parking enforcement program has contributed to reducing violations; however, further improvements are needed in the areas of supervision, technology integration, and inter-agency coordination.
Strategi Peningkatan Kinerja Dinas Perumahan dan PermukimanKota Bekasi melalui Kebijakan, Kompetensi SDM, dan Disiplin Kerja Purwantomo
Reformasi Administrasi Vol. 13 No. 1: Maret 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/fn5tdp83

Abstract

Kinerja perangkat daerah pada urusan perumahan dan kawasan permukiman tidak hanya ditentukan oleh kecukupan anggaran dan capaian program, tetapi juga oleh konsistensi kebijakan, kapasitas sumber daya manusia, serta disiplin aparatur dalam menerjemahkan rencana ke dalam pekerjaan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi peningkatan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi melalui tiga dimensi utama, yaitu kebijakan, kompetensi sumber daya manusia, dan disiplin kerja. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis dokumen kebijakan dan kinerja. Bahan analisis meliputi dokumen Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, Renja, dokumen kinerja, regulasi daerah, serta artikel ilmiah nasional yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa arah kebijakan organisasi telah menyediakan kerangka kerja yang cukup jelas, tetapi masih diperlukan penguatan keterhubungan antara sasaran strategis, indikator kinerja, pengembangan kompetensi, dan pengendalian disiplin. Dokumen kinerja juga menunjukkan adanya fluktuasi capaian, terutama pada indikator akuntabilitas dan kepuasan masyarakat. Pada 2024, nilai AKIP tercatat 69,25, sedangkan indeks kepuasan masyarakat sebesar 84,68. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perbaikan kinerja perlu diarahkan pada penguatan manajemen berbasis hasil, pemetaan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan, pembelajaran yang terkait langsung dengan pekerjaan, serta disiplin yang konsisten dan terukur. Strategi yang disarankan adalah membangun sistem pengelolaan kinerja terpadu yang menghubungkan kebijakan, kompetensi, disiplin, evaluasi berkala, dan umpan balik masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat akuntabilitas organisasi.