Qamal Qamal
Universitas Pancasakti Makassar, Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Analisis Independensi Kebijakan Negara Indonesia di Tengah Tekanan Investasi Asing Achmad Amzal Maulana; Qamal Qamal
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v6i1.940

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika independensi kebijakan negara Indonesia di tengah tekanan investasi asing dalam konstelasi global. Fokus utama studi ini adalah mengevaluasi sejauh mana pemerintah mampu mempertahankan otonomi dalam merumuskan regulasi publik tanpa terdistorsi kepentingan pemodal internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitis untuk menganalisis independensi kebijakan negara Indonesia dalam konteks pengaruh investasi asing, dengan fokus pada institusi pemerintahan pusat dan proses legislasi. Data sekunder dari dokumen resmi dan literatur ilmiah dianalisis melalui model interaktif dan analisis isi. Untuk menjamin validitas temuan, digunakan triangulasi sumber dan teori, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif dan berlandaskan kerangka teoretis yang kuat. Kajian ini menemukan bahwa upaya menciptakan iklim investasi kondusif memicu kompromi pada kedaulatan legislasi. Tekanan dari korporasi multinasional menciptakan tantangan besar bagi kemandirian negara dalam melindungi kepentingan domestik. Temuan kajian menunjukkan kecenderungan regulasi yang lebih responsif terhadap kepentingan global dibandingkan kebutuhan nasional. Implikasinya, diperlukan penguatan kapasitas institusional, tata kelola yang transparan, serta peningkatan posisi tawar pemerintah dalam negosiasi internasional agar investasi asing tidak mengurangi integritas sistem politik dan hukum. Secara keseluruhan, independensi kebijakan dipahami sebagai refleksi kekuatan politik negara dalam menjaga otoritasnya dari intervensi eksternal. Oleh karena itu, pengawasan publik dan regulasi yang ketat menjadi instrumen penting untuk menyeimbangkan kebutuhan modal asing dengan kedaulatan kebijakan nasional yang berkelanjutan.