Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan di Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Minawara Minawara; Imam Mukti; Achmad Amzal Maulana
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 3 (2026): Juli 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i3.1023

Abstract

Pembangunan di wilayah transisi perdesaan-perkotaan (rural-urban fringe) menghadapi kontradiksi empiris kompleks. Fenomena ini terlihat di Desa Tinggimae yang mencatat capaian aksi iklim SDGs 13 tertinggi sebesar 62,50% di Kecamatan Barombong, namun masih menghadapi tantangan perlindungan sosial kemiskinan ekstrem serta kendala administratif Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian ini bertujuan menganalisis kapasitas kelembagaan Pemerintah Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa dalam implementasi kebijakan pembangunan desa serta mengidentifikasi faktor determinan yang memenangaruhiya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, lokasi penelitian ditentukan secara purposive. Data primer dan sekunder dihimpun melalui teknik observasi lapangan, wawancara mendalam terhadap informan purposive (Kepala Desa, perangkat desa, BPD, masyarakat), serta dokumentasi RPJM Desa dan APB Desa. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan kapasitas kelembagaan pemerintah desa dominan pada tahap eksekusi fisik, namun menghadapi tantangan dalam aspek komunikasi digital dan akuntabilitas administratif. Faktor pendukung utama didorong oleh soliditas internal kelembagaan tapak dan modal sosial budaya lokal Siri’ na Pacce. Sebaliknya, hambatan paling krusial terletak pada keterbatasan kapasitas teknis-administratif literasi digital aparatur desa dalam mengoperasikan pelaporan keuangan berbasis aplikasi digital. Implikasi penelitian menekankan perlunya penguatan kapasitas aparatur melalui transformasi literasi digital terintegrasi prinsip good governance.
Analisis Independensi Kebijakan Negara Indonesia di Tengah Tekanan Investasi Asing Achmad Amzal Maulana; Qamal Qamal
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v6i1.940

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika independensi kebijakan negara Indonesia di tengah tekanan investasi asing dalam konstelasi global. Fokus utama studi ini adalah mengevaluasi sejauh mana pemerintah mampu mempertahankan otonomi dalam merumuskan regulasi publik tanpa terdistorsi kepentingan pemodal internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitis untuk menganalisis independensi kebijakan negara Indonesia dalam konteks pengaruh investasi asing, dengan fokus pada institusi pemerintahan pusat dan proses legislasi. Data sekunder dari dokumen resmi dan literatur ilmiah dianalisis melalui model interaktif dan analisis isi. Untuk menjamin validitas temuan, digunakan triangulasi sumber dan teori, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif dan berlandaskan kerangka teoretis yang kuat. Kajian ini menemukan bahwa upaya menciptakan iklim investasi kondusif memicu kompromi pada kedaulatan legislasi. Tekanan dari korporasi multinasional menciptakan tantangan besar bagi kemandirian negara dalam melindungi kepentingan domestik. Temuan kajian menunjukkan kecenderungan regulasi yang lebih responsif terhadap kepentingan global dibandingkan kebutuhan nasional. Implikasinya, diperlukan penguatan kapasitas institusional, tata kelola yang transparan, serta peningkatan posisi tawar pemerintah dalam negosiasi internasional agar investasi asing tidak mengurangi integritas sistem politik dan hukum. Secara keseluruhan, independensi kebijakan dipahami sebagai refleksi kekuatan politik negara dalam menjaga otoritasnya dari intervensi eksternal. Oleh karena itu, pengawasan publik dan regulasi yang ketat menjadi instrumen penting untuk menyeimbangkan kebutuhan modal asing dengan kedaulatan kebijakan nasional yang berkelanjutan.
Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan di Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Minawara Minawara; Imam Mukti; Achmad Amzal Maulana
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 3 (2026): Juli 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i3.1023

Abstract

Pembangunan di wilayah transisi perdesaan-perkotaan (rural-urban fringe) menghadapi kontradiksi empiris kompleks. Fenomena ini terlihat di Desa Tinggimae yang mencatat capaian aksi iklim SDGs 13 tertinggi sebesar 62,50% di Kecamatan Barombong, namun masih menghadapi tantangan perlindungan sosial kemiskinan ekstrem serta kendala administratif Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian ini bertujuan menganalisis kapasitas kelembagaan Pemerintah Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa dalam implementasi kebijakan pembangunan desa serta mengidentifikasi faktor determinan yang memenangaruhiya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, lokasi penelitian ditentukan secara purposive. Data primer dan sekunder dihimpun melalui teknik observasi lapangan, wawancara mendalam terhadap informan purposive (Kepala Desa, perangkat desa, BPD, masyarakat), serta dokumentasi RPJM Desa dan APB Desa. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan kapasitas kelembagaan pemerintah desa dominan pada tahap eksekusi fisik, namun menghadapi tantangan dalam aspek komunikasi digital dan akuntabilitas administratif. Faktor pendukung utama didorong oleh soliditas internal kelembagaan tapak dan modal sosial budaya lokal Siri’ na Pacce. Sebaliknya, hambatan paling krusial terletak pada keterbatasan kapasitas teknis-administratif literasi digital aparatur desa dalam mengoperasikan pelaporan keuangan berbasis aplikasi digital. Implikasi penelitian menekankan perlunya penguatan kapasitas aparatur melalui transformasi literasi digital terintegrasi prinsip good governance.