Atrika Iriani
Universitas Sriwijaya, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analyzing the Challenges of Flood Management Policies in Bekasi City through Target Mapping Techniques Alzena Rhianazala; Muhammad Nur Budiyanto; Atrika Iriani
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 11 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v11i1.5951

Abstract

Purpose : This study aims to analyze the challenges in implementing flood management policies in Bekasi City through the application of target mapping techniques as a spatial-based planning and policy decision-making tool. Design/methodology/approach : This research employs a qualitative approach using a case study method focusing on flood management policies in Bekasi City. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis of policy frameworks, flood-prone area maps, and regional planning documents. Target mapping techniques were applied to identify priority areas and key stakeholders in flood mitigation efforts. Findings : The findings indicate that flood management policy implementation in Bekasi City faces several challenges, including limited inter-agency coordination, inconsistencies in spatial planning, and suboptimal use of spatial data. The application of target mapping has proven useful in identifying flood-prone areas and prioritizing policy interventions; however, its integration into the decision-making process remains limited. Practical Implications : This study provides practical recommendations for local governments to strengthen the integration of spatial data into flood management planning, enhance cross-sectoral coordination, and optimize the use of target mapping as an evidence-based policy formulation tool. Originality/Value : This study introduces an analytical approach by utilizing target mapping techniques in the analysis of local flood management policies. The approach contributes to the development of spatial data-driven policymaking and enriches the literature on public administration and urban environmental governance.
Implementasi Kebijakan Mutasi Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Muhammad Ikrar Martarech; Muhammad Nur Budiyanto; Atrika Iriani
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 10 No 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v10i1.7429

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya kajian empiris mengenai implementasi kebijakan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat kabupaten yang dianalisis secara komprehensif menggunakan model implementasi kebijakan Thomas B. Smith. Sebagian penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek normatif-regulatif sehingga belum menggambarkan interaksi antara kebijakan, pelaksana, kelompok sasaran, dan lingkungan kebijakan dalam praktik mutasi ASN. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan mutasi ASN antar-OPD di Kabupaten Banyuasin oleh BKPSDM berdasarkan empat komponen model tersebut, yaitu kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi secara interaktif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan mutasi ASN di Kabupaten Banyuasin berjalan cukup efektif namun belum optimal. Pelaksanaan telah berpedoman pada Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019, tetapi belum didukung peraturan bupati yang lebih spesifik sehingga menimbulkan variasi penerapan antar-OPD. Kendala meliputi administrasi belum lengkap, masa kerja minimal belum terpenuhi, ego sektoral, lemahnya koordinasi, serta rendahnya pemahaman regulasi. Implikasinya menekankan penguatan regulasi daerah, peningkatan koordinasi, dan sosialisasi sistem merit. Novelty penelitian terletak pada penggunaan model secara integratif di tingkat kabupaten.