Lazuwardy ‘Alam Qalby Warsito
Universitas Airlangga

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Jogja Smart Service (JSS): Desentralisasi Kewenangan dan Efisiensi Pelayanan Publik dalam Kerangka New Public Management Virdha Melinda Amalia; Lazuwardy ‘Alam Qalby Warsito; Bintoro Wardiyanto
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 10 No 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v10i1.7235

Abstract

Inovasi pemerintahan daerah telah menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jogja Smart Service (JSS) yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan model terobosan yang mengintegrasikan teknologi informasi dengan restrukturisasi administrasi. Artikel ini menganalisis JSS melalui lensa teori New Public Management (NPM) dengan fokus pada aspek desentralisasi kewenangan. Analisis menunjukkan bahwa JSS tidak hanya sekadar platform digital, tetapi merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip NPM seperti devolusi kewenangan, orientasi hasil, kompetisi, dan akuntabilitas langsung kepada warga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur melalui studi pustaka dan analisis dokumen kebijakan. Sumber data utama meliputi dokumen resmi Pemerintahan Kota Yogyakarta, regulasi terkait e-government, serta artikel ilmiah yang relevan. Temuan mengungkap bahwa keberhasilan JSS dalam mempercepat pelayanan, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan kepuasan masyarakat bersumber dari pemberian otonomi operasional yang luas kepada unit pelayanan, pendekatan client-oriented, serta penguatan mekanisme performance measurement berbasis teknologi. Namun, implementasinya juga menghadapi tantangan berupa kesenjangan digital dan resistensi birokratis. Penelitian ini menunjukkan bahwa integritas teknologi digital dengan desentralisasi kewenangan memiliki potensi dalam meningkatkan efisiensi dan responsivitas pelayanan publik, namun efektivitasnya tetap bergantung pada kesiapan institusional dan kapasitas sumber daya manusia.