Damun Damun
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus Putusan Nomor 583/Pid.B/2024/PN JKT.SEL) Damun Damun; Marwan Suliandi
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 8, No 2 (2025): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v8i2.8731

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana ringan, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 583/Pid.B/2024/PN JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog dan kesepakatan damai, bukan semata-mata penghukuman. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dalam kasus yang dikaji telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, serta perbuatan tergolong dalam tindak pidana ringan, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa. Hal ini menunjukkan belum optimalnya penerapan keadilan restoratif, meskipun regulasi yang mendukung sudah tersedia, seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Penelitian ini menyarankan agar hakim dan aparat penegak hukum lebih mengedepankan prinsip keadilan restoratif dalam menangani perkara ringan guna menciptakan keadilan substantif, efisiensi penanganan perkara, dan harmonisasi sosial.
Analisis Yuridis Keterlambatan Penegakan Hukum dalam Kasus Robot Trading Ilegal di Indonesia Damun Damun; Timbo Mangaranap Sirait
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 5 No. 3 (2026): September: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v5i3.6724

Abstract

The phenomenon of illegal robot trading in recent years has caused significant losses to the public. Although numerous reports and complaints have been filed since its inception, law enforcement against illegal robot trading operators is often considered slow and unresponsive. This study aims to analyze the legal factors causing delays in law enforcement, ranging from regulatory and institutional aspects to technical obstacles in the investigation process. Using normative legal research methods combined with an empirical approach to several illegal robot trading cases, this study found that delays in law enforcement action were influenced by overlapping authority between the Financial Services Authority (OJK), the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti), and the Indonesian National Police (Polri), a lack of synchronization in regulations related to digital asset trading and investment services, and limited capacity of law enforcement to understand digital financial instruments. These delays have led to a significant increase in the number of victims and losses. This study recommends the establishment of a rapid enforcement mechanism, regulatory harmonization, and increased capacity of law enforcement officers to address digital economic crimes.