Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian (EJPP) JURNAL HUKUM STAATRECHTS Journal of Creative Power and Ambition (JCPA)
Marwan Suliandi
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
HAKIM PERDAMAIAN YANG DIPERANKAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI INDONESIA Marwan Suliandi; Wagiman; Adrian Bima Putra
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 2 (2024): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v4i2.1185

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa telah memfungsikan Kepala Desa (Kades) sebagai Hakim Perdamaian Desa. Ini penting guna menciptakan masyarakat yang aman dan tentram diantara warga desa sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pemerintah. Sehingga tidak setiap perselisihan yang terjadi diantara warga desa selalu ada dilimpahkan ke Pengadilan, oleh karena perkara atau persengketaan cukup diselesaikan oleh Hakim Perdamaian Desa, terutama terhadap perkara-perkara yang sederhana yang terjadi di masyarakat. Pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana tugas, kewenangan, serta hak dan kewajiban Kades sebagai Hakim perdamaian?; (2) Bagaimana jika para pihak yang berselisih tidak menjalankan apa yang telah disepakati atau diputus oleh Kades dalam kapasitas sebagai Hakim perdamaian? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan mengacu pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Guna memperkuat digunakan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menujukkan: (a) Salah satu tugas Kades yaitu melakukan pembinaan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya Kades berwenang untuk membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Kades berhak mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan. Kades berkewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desanya; (b) Kades berkewajiban menyelesaikan semua hambatan di Desa. Tidak dilaksanakannya hasil kesepakatn penyelesaian oleh para pihak, konsekuensinya adalah eksekusi oleh pengadilan (perdata) atau penyelesaian kasus di pengadilan formal (pidana). Atas tindakan dan putusannya sebagai Hakim perdamaian, Kades berhak mendapatkan pelindungan hukum. Saran penelitian ini, guna menjamin difungsikannya Hakim Perdamaian Desa dalam sistem Peradilan Desa, dan berjalan sesuai dengan fungsinya, maka eksistensi Peradilan Desa dalam praktek agar tidak sering berbenturan dengan sistem peradilan formal negara, maka harus dilakukan pembenahan hukum nasional secara menyeluruh, termasuk peraturan teknis yang menjadi acuan pelaksanaannya.
Analisis Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus Putusan Nomor 583/Pid.B/2024/PN JKT.SEL) Damun Damun; Marwan Suliandi
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 8, No 2 (2025): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v8i2.8731

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana ringan, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 583/Pid.B/2024/PN JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog dan kesepakatan damai, bukan semata-mata penghukuman. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dalam kasus yang dikaji telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, serta perbuatan tergolong dalam tindak pidana ringan, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa. Hal ini menunjukkan belum optimalnya penerapan keadilan restoratif, meskipun regulasi yang mendukung sudah tersedia, seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Penelitian ini menyarankan agar hakim dan aparat penegak hukum lebih mengedepankan prinsip keadilan restoratif dalam menangani perkara ringan guna menciptakan keadilan substantif, efisiensi penanganan perkara, dan harmonisasi sosial.
Harmonization of the Military Criminal Code with the New Criminal Code: The Dichotomy of Penal Systems and Its Implications for Military Discipline Marwan Suliandi
Journal of Creative Power and Ambition (JCPA) Vol. 4 No. 02 (2026): Journal of Creative Power and Ambition (JCPA)
Publisher : CV Edujavare Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70610/jcpa.2086

Abstract

Indonesia's criminal law reform reached a monumental milestone through the shift from a colonial penal paradigm toward a modern, restorative, and human rights oriented national legal framework. However, this systemic transformation exposes a profound normative friction with jus militare, where institutional integrity and operational readiness depend on a rigid disciplinary structure. The enactment of the New Criminal Code (Law No. 1/2023) significantly transforms general penal policy, urgently necessitating a structural and conceptual harmonization with the Military Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer or KUHPM). This research aims to analyze the challenges of harmonizing the KUHPM with the New Criminal Code, examine the dichotomy between general and military penal systems, and evaluate its implications for military discipline. Employing normative legal research with statutory and conceptual approaches, the study reveals that the penal dichotomy creates legal fragmentation, particularly regarding the integration of novel penal sanctions, such as community service and supervision orders into the strict hierarchy of military justice. Furthermore, inconsistencies in general penal principles risk blurring the boundaries between purely military offenses and internal disciplinary infractions. Future harmonization policies must reconcile modern criminal law philosophy with the lex specialis doctrine and command hierarchy, ensuring human rights protections without compromising military discipline and operational readiness.
Co-Authors Adrian Bima Putra Damun Damun Wagiman .