Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dedikasi : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya
Elvi Susanti Syam
Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada Parepare
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK Elvi Susanti Syam; Nur Qalbi Putri Ramadhani Ahmad; Mokhammad Syahruddin; Ariyadi Ariyadi
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 26, No 2 (2025): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v26i2.9215

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam melindungi data pribadi pengguna dalam transaksi elektronik dan bentuk penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi elektronik di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas penegakan hukum dalam perlindungan data pribadi di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam implementasi, kelembagaan, dan kesadaran hukum masyarakat. Meskipun telah memiliki dasar hukum kuat melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-undang ITE yang mengatur pelanggaran, pengawasan, serta sanksi, keberhasilan penegakannya memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat, dan edukasi publik. Dengan komitmen pemerintah, pembentukan lembaga pengawas independen, serta kolaborasi antara negara, sektor swasta, dan masyarakat, perlindungan data pribadi dapat terwujud secara efektif guna menciptakan ekosistem digital yang aman, adil, dan menjunjung tinggi hak privasi warga negara.
REKONSTRUKSI PARADIGMA PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KETIADAAN MENS REA DALAM ERA KECERDASAN BUATAN Elvi Susanti Syam; Muhammad Andri Alvian; Zulfiani Syamsul; Maskur Maskur
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 26, No 2 (2025): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v26i2.9216

Abstract

Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), khususnya sistem yang bekerja secara otonom (misalnya deepfake, AI chatbot, algoritma trading otomatis), menjadi tantangan serius bagi hukum pidana. AI kini bukan lagi sekadar alat, ia telah menampilkan kemampuan untuk membuat keputusan dan bertindak secara independen, di luar kendali manusia, Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis dan doktrin hukum yang berkembang. Pendekatan ini menelaah hukum dari sisi konseptual dan peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan data empiris di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana hukum seharusnya (law in books), Sebelum merumuskan model pertanggungjawaban pidana terhadap kecerdasan buatan (AI), diperlukan kajian teoritis sebagai fondasi. Analisis teori ini menjadi penting karena hukum tidak bisa sekadar reaktif terhadap perkembangan  teknologi, Perkembangan AI menantang fondasi hukum pidana karena menghadirkan entitas otonom yang tak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan dengan teori lama. Namun, alih-alih memandangnya sebagai ancaman, situasi ini justru  membuka ruang inovasi hukum berbasis Pancasila.
DISFUNGSI PENGAWASAN DALAM EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM Elvi Susanti Syam; Eka Novianty Wahyuni; Putri Ajeng Burhan; Muliyadi Muliyadi
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 26, No 2 (2025): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v26i2.9212

Abstract

Penelitian ini membahas disfungsi pengawasan eksekusi putusan pidana di Indonesia dengan fokus pada implikasinya terhadap kepastian hukum dan kepercayaan publik. Pelaksanaan eksekusi merupakan tahap akhir proses peradilan pidana yang menentukan efektivitas sistem hukum dalam menegakkan keadilan. Meskipun secara normatif telah diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Kejaksaan, realitas empiris menunjukkan adanya putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang tidak dieksekusi karena lemahnya koordinasi antar lembaga, intervensi politik, serta ketiadaan mekanisme pengawasan yang tegas dan transparan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan empiris melalui analisis perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi terhadap norma hukum dan praktik lapangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa disfungsi pengawasan eksekusi telah melemahkan prinsip rule of law dan asas equality before the law, sehingga menurunkan legitimasi serta kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Reformasi sistem pengawasan perlu diarahkan pada pembentukan regulasi khusus, penguatan lembaga pengawas independen, serta penerapan transparansi digital untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan putusan pidana.
HAMBATAN EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA DAN SOLUSI DIGITAL: MENAKAR EFEKTIVITAS PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA Elvi Susanti Syam; Lis Setiawati; Syukri Masse; Muhammad Zulkifli Walinono
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 26, No 2 (2025): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v26i2.9214

Abstract

Pelaksanaan putusan pidana merupakan manifestasi dari kewibawaan hukum dan keadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, praktik di Indonesia menunjukkan bahwa proses eksekusi seringkali menghadapi berbagai hambatan yang bersifat normatif, struktural, maupun teknis-administratif. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hambatan dalam pelaksanaan putusan pidana serta menganalisis potensi pemanfaatan teknologi informasi sebagai solusi digital dalam pengawasan eksekusi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan pidana di Indonesia masih menghadapi kendala serius akibat lemahnya integrasi sistem hukum dan minimnya pemanfaatan teknologi informasi. Diperlukan reformasi hukum yang mengarah pada pembentukan sistem pengawasan digital terpadu untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan putusan pidana.
Co-Authors Ariyadi Ariyadi Eka Novianty Wahyuni Lis Setiawati Maskur Maskur Mokhammad Syahruddin Muhammad Andri Alvian Muhammad Zulkifli Walinono Muliyadi Muliyadi Nur Qalbi Putri Ramadhani Ahmad Putri Ajeng Burhan Syukri Masse Zulfiani Syamsul