Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Irwan Triadi
Universitas Pembangunan Negeri Veteran
Economics, Econometrics & Finance Education

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
DARI RECTSVACCUM MENUJU KEPASTIAN HUKUM: PEMBENTUKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI PENEMUAN HUKUM DI ERA DIGITAL Muhammad Putra Syawal Al Mahdi; Irwan Triadi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 11 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i11.2025.4416-4430

Abstract

Ketiadaan lembaga otoritatif dalam sistem perlindungan data pribadi di Indonesia menimbulkan kekosongan otoritas (rechtsvacuum) yang berdampak pada lemahnya implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi (Lembaga PDP) sebagai bentuk penemuan hukum (rechtsvinding) di era digital, sekaligus merumuskan desain kelembagaan ideal yang sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terhadap sistem perlindungan data pribadi di Malaysia, Singapura, Hongkong, dan Jepang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa adanya lembaga independen, pelaksanaan UU PDP hanya bersifat normatif tanpa daya paksa dan mekanisme pengawasan yang efektif. Model kelembagaan seperti Independent Regulatory Agencies dinilai paling relevan untuk diterapkan di Indonesia karena menjamin independensi struktural, fungsional, dan institusional dari pengaruh kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, pembentukan Lembaga PDP merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi warga negara dalam ekosistem digital
RECHTSVINDING DI ERA DIGITAL: PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA PERTAMBANGAN Muhammad Putra Syawal Al Mahdi; Agus Ridwan; Jovansyah Ali; Irwan Triadi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 11 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i11.2025.4378-4388

Abstract

Kemajuan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan mendasar terhadap paradigma penegakan hukum, khususnya dalam sektor pertambangan yang rentan terhadap praktik ilegal dan pelanggaran izin. Kehadiran AI memungkinkan aparat hukum melakukan analisis data spasial, administratif, dan lingkungan secara akurat dan efisien, sehingga memperkuat sistem pembuktian hukum pidana yang sebelumnya bersifat konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan validitas hasil analisis AI sebagai alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ITE telah mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti sah, KUHAP belum mengatur secara eksplisit kedudukan hasil analisis AI, sehingga menimbulkan kekosongan hukum. AI berpotensi dikategorikan sebagai informasi elektronik atau alat bukti petunjuk, tetapi keabsahannya tetap bergantung pada validasi manusia dan mekanisme verifikasi forensik. Di sisi lain, peran rechtsvinding menjadi sangat penting karena hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa melanggar asas legalitas. Penerapan AI dalam pembuktian pidana pertambangan juga harus memperhatikan prinsip keadilan prosedural, akuntabilitas algoritmik, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pembaruan regulasi dan integrasi AI secara normatif menjadi urgensi utama agar hukum Indonesia mampu menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum di era digital.
Co-Authors Agus Ridwan Jovansyah Ali Muhammad Putra Syawal Al Mahdi