<![CDATA[Ketiadaan lembaga otoritatif dalam sistem perlindungan data pribadi di Indonesia menimbulkan kekosongan otoritas (rechtsvacuum) yang berdampak pada lemahnya implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi (Lembaga PDP) sebagai bentuk penemuan hukum (rechtsvinding) di era digital, sekaligus merumuskan desain kelembagaan ideal yang sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terhadap sistem perlindungan data pribadi di Malaysia, Singapura, Hongkong, dan Jepang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa adanya lembaga independen, pelaksanaan UU PDP hanya bersifat normatif tanpa daya paksa dan mekanisme pengawasan yang efektif. Model kelembagaan seperti Independent Regulatory Agencies dinilai paling relevan untuk diterapkan di Indonesia karena menjamin independensi struktural, fungsional, dan institusional dari pengaruh kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, pembentukan Lembaga PDP merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi warga negara dalam ekosistem digital]]>
Copyrights © 2025
