Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Dasep Kurnia Gunarudin
Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi
Economics, Econometrics & Finance Education

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KAJIAN TEORITIS PENERAPAN SISTEM MULTI PARTAI DALAM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA Dasep Kurnia Gunarudin; Hayatun Hamid
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 4 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i4.2026.890-897

Abstract

            Negara republik Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data, negara Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia. Realita tersebut tentu mengharuskan pemerintah negara republik Indonesia menetapkan suatu sistem pemerintahan yang sesuai dengan demografi yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Dengan fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa negara Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Secara ideal dalam pemerintahan presidensial hanya terdapat dua partai politik saja yaitu apabila salah satu partai politik menjadi pemenang pemilu maka partai yang kalah menjadi oposisi. Mekanisme tersebut menjadikan adanya chek and balance terhadap kinerja pemerintahan yang notabene berasal dari partai politik pemenang pemilu, yang menjadi permasalahan bahwa di Indonesia  yang notabene merupakan negara yang menganut sistem presidensil namun justru juga menganut sistem multi partai seperti yang terjadi dalam sistem pemerintahan parlementer.            Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan dan melukiskan realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundnag-undangan yang berlaku.            Kesimpulan yang penulis temukan adalah bahwa jika negara republik Indonesia konsisten dengan sistem pemerintahan presidensil maka haruslah menganut sistem dua kepartaian saja dengan maksud untuk lebih menjaga stabilitas politik nasional
PELANGGARAN TATA RUANG DALAM KASUS ALIH FUNGSI LAHAN PADA KAWASAN BANDUNG UTARA Dasep Kurnia Gunarudin; Sepranadja Sepranadja
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 10 (2026): NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i10.2026.%p

Abstract

Penelitian ini menganalisis pelanggaran tata ruang yang berkaitan dengan alih fungsi lahan pada Kawasan Bandung Utara (KBU) serta bentuk pengendalian dan penegakan hukum yang dapat diterapkan untuk menjaga fungsi kawasan tersebut. KBU mempunyai fungsi strategis bagi lingkungan Cekungan Bandung, terutama sebagai kawasan yang memiliki fungsi resapan air dan daya dukung ekologis bagi wilayah di sekitarnya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui penelaahan dokumen hukum serta hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif untuk mengidentifikasi kesesuaian antara pemanfaatan ruang, ketentuan zonasi, instrumen perizinan atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan mekanisme pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih fungsi lahan menjadi permukiman, fasilitas komersial, dan bangunan lainnya berpotensi menjadi pelanggaran apabila tidak sesuai dengan rencana tata ruang, ketentuan pengendalian KBU, dan persyaratan pemanfaatan ruang yang berlaku. Persoalan penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan pelaku pembangunan, tetapi juga dengan konsistensi koordinasi, pengawasan, pemberian persetujuan, dan penertiban oleh pemerintah. Pengendalian perlu dilakukan secara terpadu melalui pencegahan, pengawasan, penindakan administratif, pemulihan fungsi ruang, serta partisipasi masyarakat
Co-Authors Hayatun Hamid Sepranadja Sepranadja