Garuda - Garba Rujukan Digital

PROSES REBOISASI HUTAN BEKAS PEMUKIMAN MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN CIPTAGELAR DIKECAMATAN CISOLOK KABUPATEN SUKABUMI JAWA BARAT Cece Suryana; Hayatun Hamid
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Manusia merupakan makhluk sosial yang akan terus membutuhkan kehadiran manusia lain. kenyataan tersebut membuat manusia akan terus menerus hidup secara berkelompok. Agar terwujudnya suatu ketertiban dan keamanan ditengah-tengah kelompok tersebut maka harus diperlukan suatu peraturan yang dapat mengikat para individu sehingga para individu tersebut memiliki kewajiban yang sama untuk saling menghormati hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Interaksi yang terus menerus berlangsung sekian lama antar manusia menimbulkan suatu kebiasaan yang mana kebiasaan tersebut akan menjadi suatu hukum yang ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Jika kebiasaan tersebut terus menerus di junjung tinggi dan dianggap sakral maka kebiasaan tersebut akan menjadi hukum adat yang dianggap magis dan akan diberikan sanksi bagi para pelanggarnya.Salah satu masyarakat di Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai hukum adat adalah masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar yang berada di Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.Salah satu hukum adat yang masih di junjung tinggi oleh masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar adalah pola kehidupan berpindah-pindah tempat (nomaden) setiap kali perpindahan ke pemimpinan kepala adat atau pada saat kepala adat mendapatkan wangsit atau petunjuk agar masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar melakukan perpindahan atau migrasi. Dalam realita ini penulis menemukan beberapa permasalahan yaitu bagaimana proses perpindahan tempat atau migrasi yang dilakukan oleh masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar dari satu wilayah ke wilayah lainnya.kedua bagaimana proses rehabilitasi hutan bekas pemukiman masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo. Undang-Undnag Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis serta metode pendekatan menggunakan metode yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa harus dilakukan reboisasi atau pemulihan terhadap wilayah bekas pemukiman masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar demi keberlangsungan kualitas lingkungan hidup.

KONSEP SANKSI KABENDON DALAM KEPERCAYAAN MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN CIPTAGELAR DIHUBUNGKAN DENGAN TINGKAT KESADARAN HUKUM DAN BUDAYA HUKUM MASYARAKAT INDONESIA Hayatun Hamid; Cece Suryana
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Negara yang memiliki kedaulatan, tentu saja mempunyai tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakatnya. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan negara terhadap masyarakat antara lain dengan membentuk berbagai macam peraturan perundnag-undangan yang dimaksudkan untuk mewujudkan suatu keadaan yang aman dan tertib.Akan tetapi dengan banyaknya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang tertulis terkadang tidak membuat masyarakat sadar untuk tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum. Hal ini berbeda dengan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar yang meyakini adanya sanksi yang tidka tertulis yang disebut dengan Kabendon, dimana keyakinan terhadap sanksi kabendon ini, masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar memiliki rasa takut yang luar biasa untuk melakukan suatu pelanggaran.Adapun permasalahan yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kepercayaan masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar terhadap sanksi Kabendon dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan Bagaimana proses penegakkan hukum secara formil apabila terjadi pelanggaran hukum di wilayah kampung adat kasepuhan Ciptagelar. Metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif analisis dan metode pendekatan yang penulis giunakan adalah yuridis normatif..Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Sanksi Kabendon dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar dikarenakan sanksi kabendon merupakan suatu doktrin atau kepercayaan yang diwariskan secara turun temurun selain itu sanksi kabendon yang begitu mengerikan menyebabkan masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar akan berfikir dua kali apabila akan melakukan sutau pelanggaran hukum.Selain itu pula proses penegakkan hukum secara formil di wilayah Kampung adat kasepuhan Ciptagelar mengikuti apa yang tercantum di dalam aturan hukum pidana formil khususnya yang tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KONSEP SANKSI KATULAK DALAM KEPERCAYAAN MASYARAKAT ADAT MIDUANA DI HUBUNGKAN DENGAN TINGKAT STABILITAS KEAMANAN DI DESA BALEGEDE KECAMATAN NARINGGUL KABUPATEN CIANJUR JAWA BARAT Tarya Sonjaya; Yana Kuspiana; Hayatun Hamid; Haekal Fauzi
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Negara yang memiliki kedaulatan, tentu saja mempunyai tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakatnya. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan negara terhadap masyarakat antara lain dengan membentuk berbagai macam peraturan perundnag-undangan yang dimaksudkan untuk mewujudkan suatu keadaan yang aman dan tertib.Akan tetapi dengan banyaknya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang tertulis terkadang tidak membuat masyarakat sadar untuk tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum. Hal ini berbeda dengan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat adat Miduana yang meyakini adanya sanksi yang tidak tertulis yang disebut dengan Katulak, dimana keyakinan terhadap sanksi Katulak ini, masyarakat adat Miduana memiliki rasa takut yang luar biasa untuk melakukan suatu pelanggaran.Adapun permasalahan yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kepercayaan masyarakat adat Miduana terhadap sanksi Katulak dapat meningkatkan stabilitas keamanan di Desa Balegede Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur. Bagaimana proses penegakkan hukum secara formil apabila terjadi pelanggaran hukum di wilayah kampung adat Miduana. Metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif analisis dan metode pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis normatif..Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Sanksi Katulak dapat meningkatkan stabilitas keamanan di Desa Balegede Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur. Selain itu pula proses penegakkan hukum secara formil di wilayah Kampung adat Miduana mengikuti apa yang tercantum di dalam aturan hukum pidana formil khususnya yang tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA DALAM PEMILIHAN UMUM TERHADAP PROFESIONALITAS ANGGOTA LEGISLATIF DAN KUALITAS KADERISASI PARTAI POLITIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Dudi Warsudin; Hayatun Hamid
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Menjadi sebuah syarat yang mutlak bahwasanya berdirinya suatu negara harus didasarkan atas adanya keberadaan suatu pemerintahan. Keberadaan pemerintahan dalam suatu negara merupakan hal yang sangat penting dikarenakan kebijakan-kebijakan pemerintah akan menentukan sejahtera atau tidaknya suatu masyarakat. Mengingat pentingnya keberadaan suatu pemerintahan di dalam negara maka sudah seharusnya orang-orang yang mengisi jabatan-jabatan dalam pemerintahan merupakan orang-orang yang memiliki kualitas serta profesionalitas dalam menjalankan roda pemerintahan. Akan tetapi dengan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum di Indonesia memungkinkan siapa saja dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tanpa memiliki kualifikasi serta kemampuan untuk menjalankan fungsi pokok lembaga legislatif yaitu membentuk undang-undang, menyusun anggaran pendapatan dan belanja, serta melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Adapun permasalahan yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi penerapan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum terhadap kualitas dan profesionalitas anggota legislatif dan kualitas kaderisasi partai politik. Serta bagaimana implikasi penerapan sistem proporsional terbuka terhadap produk hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam hal ini menggunakan metode deskriptif analitis serta menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil Penelitian yang penulis temukan yaitu bahwa sistem proporsional terbuka dalam pemilu menyebabkan siapa saja dapat mencalonkan diri serta dapat menjadi anggota legislatif walaupun pada kenyataannya yang bersangkutan tidak memiliki kualitas serta kualifikasi dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota legislatif. Kemudian pemberlakuan sistem proporsional terbuka menyebabkan beberapa produk hukum yang dibentuk oleh lembaga legislative seringkali bersifat kontroversial serta tidak sedikit yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

OPTIMALISASI PROSES MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSES MEDIASI DALAM PERKARA PERDATA Ni Putu Juwanita Dewi; Dudi Warsudin; Hayatun Hamid
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Manusia sebagai makhluk sosial tentu akan selalu membutuhkan kehadiran dari manusia lainnya. Telah menjadi sifat alami dari seorang manusia untuk menyukai lawan jenisnya dalam hal ini laki-laki menyukai perempuan dan begitupun sebaliknya. Sebagai makhluk yang memiliki moral etika dan menjunjung tinggi perintah-perintah dalam ajaran-ajaran agama, maka sifat menyukai lawan jenis kemudian di benarkan dalam satu ikatan yang disebut dengan perkawinan.Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan di definisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam perjalanan kehidupan, pasangan suami istri seringkali mendapatkan berbagai macam permasalahan. Tidak jarang permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan hubungan antara suami dan istri menjadi renggang dan kemudian menimbulkan suatu perceraian. Peristiwa perceraian tentu akan menimbulkan dampak yang luar biasa besar terutama dalam hal hubungan dua keluarga. Selain itu pula perceraian dapat memberikan dampak negative terhadap pertumbuhan dan kehidupan seorang anak. Oleh karena itu rencana pasangan suami istri untuk melakukan perceraian harus dipersulit dengan berbagai macam cara diantaranya dengan melalui proses mediasi, yang mana dalam proses mediasi tersebut pasangan suami istri yang hendak melakukan perceraian kembali berkomitmen untuk membangun hidup bersama dengan lebih baik.Proses mediasi di Pengadilan agama tentu harus lebih di optimalkan mengingat angka perceraian yang semakin meningkat pasca terjadinya penyebaran wabah Covid 19. Adapun masalah-masalah yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Sukabumi Serta Bagaimana proses optimalisasi dalam kegiatan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sukabumi ? Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis serta menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa Faktor-fakitor penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Sukabumi adalah faktor ekonomi, kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama serta kurang optimalnya dalam proses mediasi. Kemudian optimalisasi terhadap proses mediasi haruslah dilakukan mengingat angka perceraian di Kabupaten Sukabumi begitu tinggi.

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA CIPTA SENI PARA SENIMAN KABUPATEN SUKABUMI DI ERA DIGITAL Rahmatulloh Agung Prakoso; Fitria Nita Bella; Hayatun Hamid
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 7 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v9i7.2022.2704-2711

Manusia merupakan makhluk yang dianugerahi akal, dengan akal pikiran yang dimiliki manusia telah banyak tercipta benda-benda yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri. Pemikiran manusia yang kian berkembang dari waktu ke waktu menimbulkan sebuah gagasan bahwa setiap ide-ide atau pemikiran dari seorang manusia harus diberikan perlindungan sebagai bentuk penghargaan terhadap dedikasi dari seseorang yang memberikan kontribusi bagi kemudahan hidup umat manusia. Perlindungan terhadap hak kekayaan Intelektual mulai berkembang saat terjadinya revolusi industry di daratan Erofa. Perlu kita ketahui bahwa perlindungan terhadap hak kekayaan intelktual bukan hanya terkait dengan hal-hal yang bersifat benda-benda konkrit akan tetapi ide-ide atau gagasan-gagasan pun termasuk kedalam item-item yang menjadi objek perlindungan hak kekayaan intelektual.Salah satu elemen masyarakat yang perlu diberikan perlindungan atas hak kekayaan intelektual adalah para seniman yang memiliki produk-produk seni yang berguna kemajuan peradaban manusia Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Adapun hasil penelitian yang penulis temukan adalah bahwa para seniman di Kabupaten Sukabumi harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah terkait perlindungan terhadap hak cipta atas karya seni yang mereka kembangkan.

IMPLIKASI PEMBERLAKUAN PASAL 117 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP STRUKTUR DAN PRODUKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA Budi Heryanto; Hayatun Hamid; Fadia Nur Awalia; Eneng Nurhasanah; M.Abdul Zabar Maulana
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Negara republik Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, Oleh Sebab itu setiap wilayah dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia memiliki hak yang sama untuk mengelola berbagai macam sumber daya alam yang terdapat di wilayah masing-masing. Sebagai ujung tombak dalam pengelolaan sumber daya alam, maka pemerintahan desa memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Sebagai implementasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat maka dalam ketenruan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan Desa dinyatakan bahwa Pemerintahan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Akan tetapi dengan pemberlakuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Ciptakerja Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa telah menimbulkan beberapa implikasi terhadap struktur dan produktivitas Badan Usaha Milik Desa. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu metode yang melukiskan dan menggambarkan realitas yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundnag-undangan yang berlaku. Sedangkan metode pendekatan menggunakan yuridis normative. Hasil penelitian ini adalah bahwa pemberlakuan pasal 117 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Peraturan Permerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan usaha Milik Desa telah memberikan dampak terhadap struktur dan produktivitas badan usaha milik Desa diantara dampak yang ditimbulkan dari Undang-Undang Cipta kerja terhadap BUMDES antara lain bahwa setiap BUMDES harus merubah badan usahanya menjadi badan hukum

OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI PARA BUDAYAWAN DI EMPAT PULUH KECAMATAN KABUPATEN SUKABUMI Erwin Erwin; Hayatun Hamid
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 9 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v9i9.2022.3610-3614

Manusia merupakan makhluk yang dikaruniai akal dan fikiran, oleh sebab itu manusia akan selalu berinovasi untuk membuat produk-produk yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan manusia. Begitu pentingnya inovasi dari hasil pemikiran manusia maka berbagai macam ide-ide atau inovasi baru perlu dilakukan perlindungan, dalam hal ini perlu dibentuk suatu peraturan perundnag-undangan untuk memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh manusia. Salah satu pihak yang harus diberikan perlindungan terkait hak kekayaan intelektual adalah para budayawan, hal tersebut dikarenakan para budayawan memiliki berbagai macam inovasi terhadap pengembangan produk-produk budaya yang tentunya bermanfaat bagi peradaban umat manusia. Di Kabupaten Sukabumi sendiri masih banyak para budayawan yang masih belum mendapatkan perlindungan hukum terkait produk budaya yang ia kembangkan. Selain itu pula para budayawan di Kabupaten Sukabumi masih belum mendpatkan perlindungan hukum secara optimal terkait hak dalam kebebasan berekspresi. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normative. Hasil penelitian adalah bahwa masih banyak budayawan di Kabupaten Sukabumi yang masih belum memahami tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual serta perlindungan terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENGAJUKAN DISPENSASI NIKAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANANK JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN Erwin Erwin; Hayatun Hamid
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 1 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i1.2023.404-411

Negara republik Indonesia merupakan negara yang berdiri dengan usaha dari bangsa Indonesia yang merebut kemerdekaan dari para penjajah, oleh sebab itu keberadaan negara Indonesia harus dipertahankan oleh seluruh element masyarakat. Untuk mewujudkan suatu masyarakat yang kuat tentu harus diawali dengan terbentuknya keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia dapat terbentuk apabila pasangan suami istri merupakan orang-orang yang betul-betul matang serta siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Permasalahan akan timbul jika pasangan suami istri merupakan orang-orang yang dinilai belum siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga baik dari segi spiritual, emosional, usia, serta kemapanan dalam segi ekonomi. Fakta yang penulis temukan di Kabupaten Indramayu telah tercatat sebanyak 572 permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan agama Kabupaten Indramayu dengan rentan usia 15-18 tahun. Kebanyakan permohonan dispensasi nikah tersebut diakibatkan adanya fenomena hamil di luar nikah.Â Fenomena tersebut tentu sksn menimbulkan permasalahan baru di tengah-tengah masyarakat mengingat rentan usia yang mengajukan dispensasi nikah merupakan usia-usia sekolah yang dianggap belum matang untuk membina suatu rumah tangga.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan fenomena yang terjadi di masyarakat kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatannya penulis menggunakan metode yuridis normatif.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Hasil penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa masih kurang maksimalnya perlindungan hukum terhadap anak dibawah umut yang mengajukan dispensasi pernikahan serta perlu diberikan upaya khusus oleh pemerintah agar pasangan suami istri yang dibawah umur diberikan semacam pelatihan agar pasangan suami istri tersebut bisa mapan baik dari segi spiritual, emosional, kedewasaan dan segi ekonomi.

PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Hayatun Hamid; Dudi Warsudin; Erwin Erwin; Saptosih Saptosih
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 1 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i1.2023.429-437

Manusia merupakan makhluk yang memiliki naluri untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, salah satu tujuan dari membentuk suatu keluaraga adalah memperoleh keturunan. Membentuk suatu keluarga yang bahagia merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami istri. Namun dalam perjalanan kehidupan berumah tangga seringkali pasangan suami istri menemukan perselisihan yang tidak jarang perselisihan tersebut menimbulkan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Keutuhan rumah tangga merupakan suatu hal yang harus dipertahankan, oleh karena itu dalam setiap perkara kekerasan dalam rumah tangga hendaknya dilakukan upaya restorative justice sehingga hubungan baik antara suami dan istri masih tetap dapat terjaga. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan suatu permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatannya penulis menggunakan metode Yuridis normatif.Â Konsep restorative justice harus bisa diterapkan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan suatu rumah tangga harus tetap terjaga keutuhannya sehingga dapat menghasilkan keturunan yang unggul dan berkualitas dan berguna bagi nusa dan bangsa.

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search