Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Gender Justice Principles in the Islamic Inheritance System Ahmad Sholikhin Ruslie; Rahadyan Widarsadhika Wisnumurti; Dedy Muharman
Mimbar Keadilan Vol. 17 No. 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v17i2.11022

Abstract

This study aims to examine the principles of gender justice within the Islamic inheritance system, based on Surah An-Nisa’ verses 11-12, which stipulate a 2:1 ratio (a male receives two shares of the inheritance compared to a female). However, in the modern era, with changing times and human mindsets, as well as demands for equal rights, this 2:1 stipulation is considered a problem of justice. This research is normative juridical research, employing the library research method. The legal materials used include literature studies, such as interpretations of sacred texts, fiqh books, books, journals, previous research results, websites, and other writings related to the issues being studied. The results of this research indicate that justice refers to fair and equal treatment for every individual in accordance with the principles of the Qur'an and Hadith. However, in the context of Islamic inheritance distribution, challenges arise due to social and cultural changes that affect its interpretation and application. Although the principles of justice remain, there needs to be a renewal in the interpretation and implementation of Islamic law to reflect social and economic developments and to advocate for gender equality. This adaptation is not an effort to oppose culture or religion but a step towards a more just society for all individuals, regardless of gender. In making this adaptation, religious values and cultural traditions must be reinterpreted in accordance with the spirit of inclusivity and justice inherent in Islam, so that Islam remains a relevant moral and legal guide for its followers.
Peningakatan Kesadaran Resiko Bahaya Pinjaman Online di Kelurahan Gunung Anyar Tambak Kota Surabaya Muh Jufri Ahmad; Rahadyan Widarsadhika Wisnumurti; Ahmad Zidane; M Irsyadul Anam
Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (Mei)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jppm.v4i2.1300

Abstract

Pinjaman online merupakan layanan keuangan berbasis teknologi (financial technology/fintech) yang memberikan kemudahan bagi masyarakat Kelurahan Babatan untuk mendapatkan akses pembiayaan secara daring dengan syarat yang relatif sederhana. Namun, tingginya minat terhadap layanan ini tidak diiringi dengan pemahaman yang memadai terkait legalitas penyedia jasa maupun risiko yang dihadapi, seperti konsekuensi hukum akibat keterlambatan pembayaran atau penyalahgunaan data pribadi. Banyak warga terjerat dalam pinjaman online ilegal karena kurangnya edukasi dan informasi terkait cara memilih layanan yang terpercaya. Situasi ini diperburuk oleh minimnya sosialisasi tentang hak-hak konsumen, sehingga masyarakat tidak mengetahui langkah hukum yang dapat ditempuh saat menghadapi intimidasi atau pelanggaran oleh pihak penyedia layanan ilegal. Untuk mengatasi permasalahan ini, dilakukan pendampingan interaktif kepada warga di wilayah RW 7 Perumahan Wisma Indah 2, Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, yang mencakup edukasi tentang aspek legalitas penyedia layanan, langkah hukum yang dapat diambil saat menjadi korban pinjaman ilegal, serta strategi menghindari jebakan layanan tidak sah. Pendampingan dilakukan melalui simulasi kasus, diskusi kelompok, dan penyampaian materi secara langsung untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga terhadap risiko serta manfaat layanan pinjaman online. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengenali penyedia layanan yang legal, memahami hak-hak mereka sebagai konsumen, dan menghindari praktik pinjaman ilegal yang dapat merugikan baik secara finansial maupun hukum