Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Law Development Journal Administrative and Environmental Law Review PUBLICA: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Kaharuddin Kaharuddin
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
SOSIALISASI URGENSI PENGUATAN KELEMBAGAAN PERADILAN AGAMA DALAM MENDUKUNG PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGIS Kaharuddin Kaharuddin
PUBLICA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2025): PUBLICA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Agustus 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/publica.v3i3.84

Abstract

Permasalahan mitra terletak pada masih terbatasnya pemahaman pemangku kepentingan mengenai urgensi penguatan kelembagaan Peradilan Agama dalam menghadapi peningkatan sengketa ekonomi syariah yang semakin kompleks. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai peran strategis Peradilan Agama dari perspektif sosiologis dalam mendukung akses keadilan. Metode pelaksanaan dilakukan melalui sosialisasi berbasis hasil riset, pemaparan konseptual, dan dialog interaktif yang melibatkan pemangku kepentingan terkait. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap pentingnya reformasi kelembagaan serta munculnya dukungan terhadap penguatan kapasitas institusi peradilan. Selain itu, kegiatan mendorong terbentuknya kesadaran kolektif mengenai hubungan antara dinamika sosial dan kebutuhan penguatan peradilan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Secara keseluruhan, kegiatan ini berkontribusi dalam memperkuat literasi hukum dan mendukung pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.
Penguatan Kapasitas Legislative Drafting bagi Calon Jaksa melalui Sosialisasi Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian dan Lembaga Kaharuddin Kaharuddin
PUBLICA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2026): PUBLICA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, April 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/publica.v4i2.86

Abstract

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan sistem hukum yang tertib dan efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Dalam praktiknya, kompleksitas regulasi di Indonesia sering menimbulkan berbagai permasalahan, seperti disharmonisasi peraturan, tumpang tindih norma, serta ketidakjelasan materi muatan regulasi di tingkat kementerian dan lembaga. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (legislative drafting), termasuk bagi aparat penegak hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman calon jaksa Kejaksaan Republik Indonesia mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan kementerian dan lembaga. Kegiatan dilaksanakan melalui metode sosialisasi yang dikombinasikan dengan diskusi interaktif serta evaluasi pembelajaran melalui mekanisme pre-test dan post-test. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tanggal 4 Desember 2024 di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia di Ragunan, Jakarta Selatan, dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang calon jaksa. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta yang signifikan, dengan rata-rata nilai pre-test sebesar 64,3 meningkat menjadi 81,6 pada post-test. Peningkatan ini menunjukkan bahwa metode sosialisasi yang digunakan efektif dalam memperkuat pemahaman peserta mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan, tahapan pembentukan regulasi, serta pentingnya harmonisasi regulasi dalam sistem hukum nasional. Selain meningkatkan pengetahuan peserta, kegiatan ini juga mendorong terbentuknya kesadaran kritis mengenai kualitas regulasi dalam mendukung penegakan hukum. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan kontribusi dalam penguatan kapasitas aparat penegak hukum serta mendukung upaya peningkatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
The Civil Responsibility of CNC Machined Aftermarket of Motorcycle Rim Manufacturers Regarding Manufacturing Defects Muhammad Baits Arrajab; Kaharuddin Kaharuddin
Law Development Journal Vol 7, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.7.4.746-758

Abstract

This study examines the form of civil responsibility of CNC aftermarket rims manufacturers when their products are found to have manufacturing defects. This study focuses on the extent to which manufacturers are obliged to guarantee the safety of consumers regarding the products they produce. The method used in this study is a normative juridical approach, examining the legal provisions governing the relationship between manufacturers and consumers by reviewing how these rules are applied in the automotive industry. The findings of the study show that manufacturers must have both legal and ethical responsibilities to provide products that are safe and meet standards, and are obliged to compensate for losses arising from product defects. This paper is expected to serve as a reference for manufacturers and consumers in understanding the scope of each party's rights and obligations.
Omnibus Law In The Dynamics Of Constitutional Law: A Comparative Research Of Indonesia, The United States, The Philippines, And Canada Kaharuddin Kaharuddin; Dinar Karunia; Oemar Moechthar; Ave Maria Frisa Katherina
Administrative and Environtmental Law Review Vol 6 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/aelr.v6i1.4054

Abstract

The omnibus law is a legislative technique designed to streamline regulations by consolidating diverse legal norms into a single statute. In Indonesia, this method has been adopted through the Job Creation Law to enhance legislative efficiency and stimulate economic growth. However, its implementation has raised concerns regarding constitutional democracy, public participation, and adherence to the rule of law as articulated in the 1945 Constitution. This article explores the tension between regulatory efficiency and democratic principles within Indonesia’s constitutional framework. Key issues include limited public engagement, potential infringements of constitutional rights, and the erosion of checks and balances in the legislative process. Using a normative and comparative approach, the research concludes that while the omnibus law offers potential for regulatory reform, its application must be grounded in democratic values, transparency, and social justice to uphold the rule of law.
Co-Authors Ave Maria Frisa Katherina Dinar Karunia Muhammad Baits Arrajab Oemar Moechthar