Mumuh Muhsin Zakaria
Departement of History and Philology, Faculty of Cultural Science, Universitas Padjadjaran, Bandung

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

RELASI HISTORIS DAN SOSIOKULTURAL ANTARA SUNDA, PRIANGAN, DAN JAWA BARAT: SEBUAH TINJAUAN KRITIS Mumuh Muhsin Zakaria
Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora Vol 7 No 3 (2025): Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora (JKBH), Oktober, 2025
Publisher : PT. RANESS MEDIA RANCAGE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61296/jkbh.v7i3.384

Abstract

This article aims to analyze the complex relations between three entities: Sunda, Priangan, and West Java. Many parties often equate the three, whereas each has different contexts, boundaries, and meanings. This research uses a qualitative method with a historical-sociological approach through a literature study. The analysis results show that: (1) Sunda refers to a broader ethnocultural identity, beyond the current borders of West Java Province, characterized by language, belief systems, and customs; (2) Priangan is a colonial Dutch construction formed from Mataram and VOC influences, which shaped an aristocratic identity, “menak” culture, and became the heart of modern Sundanese culture; (3) West Java is a product of the post-independence Indonesian nation-state that froze and administered the diversity within it into one governmental region. The three intersect and form an ongoing dialectic, where West Java is the political container, Priangan is the dominant cultural core, and Sunda is a more inclusive identity umbrella that is sometimes marginalized by the dominance of the Prianganization narrative. Understanding this relationship is crucial for inclusive development policies and the preservation of cultural diversity at the local level. Keywords: Sunda, Priangan, West Java, Identity, History, Sociocultural
UNGKAPAN BAHASA SUNDA SEBAGAI MEDIUM INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM Mumuh Muhsin Zakaria
KABUYUTAN Vol 4 No 3 (2025): Kabuyutan, Nopember 2025
Publisher : PT. RANESS MEDIA RANCAGE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61296/kabuyutan.v4i3.405

Abstract

Artikel ini mengkaji ungkapan-ungkapan dalam bahasa Sunda sebagai medium kultural dalam proses internalisasi nilai-nilai Islam di masyarakat Sunda. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai wahana transmisi nilai, norma, dan pandangan hidup. Melalui ungkapan, peribahasa, babasan, dan paribasa Sunda, ajaran-ajaran Islam seperti keikhlasan, kesabaran, tawakal, adab sosial, dan kesalehan individual disampaikan secara kontekstual dan membumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kultural dan semiotik terhadap sejumlah ungkapan Sunda yang mengandung pesan moral dan religius. Data diperoleh dari sumber lisan, naskah tradisional, serta literatur kebahasaan dan keislaman Sunda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses islamisasi di tanah Sunda tidak berlangsung secara konfrontatif, melainkan melalui mekanisme akulturasi yang harmonis, di mana nilai-nilai Islam terinternalisasi dalam struktur bahasa dan ekspresi budaya lokal. Ungkapan bahasa Sunda berperan sebagai medium efektif dalam mentransformasikan ajaran Islam menjadi etika sosial yang mudah diterima oleh masyarakat. Temuan ini menegaskan pentingnya bahasa daerah sebagai instrumen strategis dalam dakwah kultural dan pelestarian nilai-nilai keislaman yang berakar pada kearifan lokal.
PERJANJIAN SUNDA–PORTUGIS 1522 DAN DAMPAK KEGAGALANNYA TERHADAP KERUNTUHAN KERAJAAN SUNDA Mumuh Muhsin Zakaria
Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora Vol 8 No 2 (2026): Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora (JKBH), Juni 2026
Publisher : PT. RANESS MEDIA RANCAGE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61296/jkbh.v8i2.436

Abstract

Perjanjian Sunda-Portugis tahun 1522 merupakan salah satu titik balik krusial dalam historiografi maritim Nusantara abad ke-16. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika geopolitik yang melatarbelakangi aliansi antara Kerajaan Sunda dan Portugis, serta mengidentifikasi bagaimana kegagalan implementasi perjanjian tersebut mempercepat keruntuhan Kerajaan Sunda (Pajajaran). Dengan menggunakan metode sejarah kritis yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, artikel ini membedah dokumen primer seperti laporan Tomé Pires (Suma Oriental) dan catatan João de Barros. Landasan teoretis yang digunakan adalah Teori Deharmonisasi Geopolitik dan Defensive Alliance Failure. Kebaruan penelitian ini terletak pada reposisi Perjanjian 1522 bukan sekadar sebagai instrumen perdagangan ekonomi, melainkan sebagai bentuk keputusasaan diplomatik (diplomatic despair) Sunda dalam menghadapi ekspansi Islamosentris Demak-Cirebon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan armada Portugis dalam membangun benteng di Sunda Kelapa memberikan kekosongan ruang strategis yang dimanfaatkan oleh Fatahillah pada tahun 1527. Kegagalan aliansi ini tidak hanya menghilangkan akses laut utama Sunda, tetapi juga memicu efek domino isolasi ekonomi-politik yang berujung pada runtuhnya ibu kota Dayeuh Pakuan oleh pasukan Banten pada tahun 1579.
PERAYAAN MILANGKALA DI TATAR SUNDA: KONSTRUKSI HISTORIS, SIMBOL KEKUASAAN, DAN EDUKASI PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HISTORIOGRAFI KULTURAL Mumuh Muhsin Zakaria
KABUYUTAN Vol 5 No 1 (2026): Kabuyutan, Maret 2026
Publisher : PT. RANESS MEDIA RANCAGE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61296/kabuyutan.v5i1.419

Abstract

Perayaan milangkala (hari jadi) kabupaten/kota di Tatar Sunda sering kali dipandang sebatas festival budaya tahunan yang bersifat seremonial. Padahal, di balik kemegahan ritus tersebut, terdapat kontestasi memori, penegasan legitimasi politik, dan transmisi nilai-nilai pedagogis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perayaan Milangkala Tatar Sunda melalui tiga pisau analisis: konstruksi historis penentuan hari jadi, artikulasi simbol kekuasaan elit, dan fungsinya sebagai media edukasi publik. Menggunakan metode sejarah kritis yang dikombinasikan dengan pendekatan historiografi kultural dan semiotika, penelitian ini melacak bagaimana narasi sejarah lokal diproduksi, direproduksi, dan dikonsumsi oleh masyarakat modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Konstruksi historis hari jadi di Tatar Sunda mayoritas bersandar pada mitopoetik babad atau legitimasi piagam kolonial yang mengalami proses "penyucian" sejarah; (2) Simbol kekuasaan bermanifestasi dalam tata rupa prosesi adat (seperti kirab pataka dan helaran) yang berfungsi memperkuat hegemoni politik elit lokal; dan (3) Rangkaian milangkala belum sepenuhnya optimal menjadi ruang edukasi publik yang kritis, melainkan lebih dominan sebagai komodifikasi budaya berbasis pariwisata. Kebaruan penelitian ini terletak pada dekonstruksi terhadap perayaan milangkala yang selama ini dianggap taken for granted, dengan menyingkap bagaimana memori kolektif dikelola oleh kekuasaan sebagai instrumen integrasi sosial sekaligus pelanggengan status quo. The anniversary celebrations of regencies/cities in Tatar Sunda (the Sundanese region) are often perceived merely as annual ceremonial cultural festivals. Yet, behind the grandeur of these rites, there lie contests of memory, assertions of political legitimacy, and transmissions of pedagogical values. This research aims to analyze the Tatar Sunda anniversary celebrations through three analytical lenses: the historical construction of the determination of the anniversary date, the articulation of symbols of elite power, and their function as a medium for public education. Employing a critical historical method combined with a cultural historiography approach and semiotics, this study traces how local historical narratives are produced, reproduced, and consumed by modern society. The findings reveal that: (1) The historical construction of anniversary dates in Tatar Sunda largely relies on the mythopoetics of babad (chronicles) or the legitimation of colonial charters that have undergone a process of historical "sanctification"; (2) Symbols of power manifest in the visual arrangements of customary processions (such as kirab pataka [flags/standards procession] and helaran [parades]) that function to reinforce the political hegemony of local elites; and (3) The series of anniversary events have not yet been fully optimized as a space for critical public education, but rather dominate as a tourism-based commodification of culture. The novelty of this research lies in its deconstruction of anniversary celebrations that have long been taken for granted, by revealing how collective memory is managed by power as an instrument of social integration while simultaneously perpetuating the status quo.