<![CDATA[Latar belakang: Temuan pemeriksaan BPK masih mengungkap sejumlah kelemahan pada sistem pengendalian internal pengelolaan kas yang belum tertib serta ketidakpatuhan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah. Keberadaan opini WTP pada kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kualitas opini audit tidak selalu mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang sepenuhnya bebas dari potensi penyimpangan maupun kelemahan pengawasan internal. Metode penelitian: Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan studi dokumentasi dan studi kasus. Sumber data berasal dari laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tahun 2022–2024 serta laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara. Analisis data dilakukan secara deskriptif komparatif melalui kajian terhadap opini audit sistem pengendalian internal transparansi pengelolaan keuangan dan berbagai temuan dalam audit sektor publik. Hasil penelitian: Hasil analisis terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tahun 2022–2024 menunjukkan adanya peningkatan implementasi akuntabilitas keuangan publik yang tercermin melalui perolehan opini WTP secara konsisten. Temuan pemeriksaan BPK pada periode yang sama masih mengungkap kelemahan pengendalian internal serta ketidakpatuhan administratif yang memerlukan perbaikan secara berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas akuntabilitas keuangan publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas penyajian laporan keuangan tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas pengawasan pengendalian internal dan transparansi pengelolaan anggaran daerah. Penguatan akuntabilitas keuangan publik pada akhirnya menjadi bagian penting dalam mendukung pencegahan korupsi sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik. Kesimpulan: Peran penting akuntabilitas keuangan publik terlihat dalam upaya memperkuat transparansi meningkatkan pengawasan dan mencegah korupsi melalui sistem pertanggungjawaban keuangan daerah yang lebih efektif dan akuntabel.]]>
