Dimas Saputra
Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Penerapan Nilai-Nilai Syirkah Dalam Mentransformasi dan Merevitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes MP): Telaah perspektif UU Perkoperasian Jo. UU Ciptakerja Dimas Saputra; Mayrella Ervina Wibowo; Annisa Rahmadiani
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i02.2392

Abstract

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes MP) adalah program jenis koperasi baru yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres No. 9 Tahun 2025. Selain polemik terkait potensi konflik, kepentingan politik, serta pemborosan anggaran, Kopdes MP ini karena dapat dikategorikan sebagai akad syirkah maka timbul masalah umum, berupa potensi praktik riba dalam Gerai Unit Usaha Simpan Pinjam (Embrio Kop bank) yaitu jenis usaha simpan pinjam oleh Kopdes MP. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, 1). Dalam rangka pengharmonisasian nilai-nilai syirkah, maka perlu mentransformasikan Embrio Kop bank menjadi Embrio Kop bank syariah guna merevitalisasinya menjadi jenis usaha koperasi yang sesuai dengan syariat Islam. 2). Pentransformasian ini, dalam perspektif hukum positif diamini melalui UU Ciptakerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU Perkoperasian. Syaratnya adalah Kopdes MP dalam menjalankan Embrio Kop bank syariah harus di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
UJI REFLEKSI ATAS HIERARKI KESADARAN HUKUM PEKERJA CROSS-BORDER DIGITAL FREELANCE TERHADAP JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI ERA GIG ECONOMY BERBASIS TEORI SOERJONO SOEKANTO Dimas Saputra; Ayunita Nur Rohanawati
Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 15, No 1 (2026): Pembinaan Kesadaran Hukum
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v15i1.2513

Abstract

Gig Economy merupakan sistem pasar tenaga kerja dengan prevalensi kontrak jangka pendek dan kerja lepas yang dimediasi oleh platform digital. Tercermin dari munculnya Pekerja Cross-Border Digital Freelance yang beroperasi melalui platform global secara lintas negara dibawah kendali algoritma. Di Indonesia, status mereka berada pada grey area hukum ketenagakerjaan yang membuatnya terekslusi dari jaminan sosial negara sehingga pelindungan bersifat individual dan volunteer yang bergantung sepenuhnya pada kesadaran hukum masing-masing pekerja. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan mengkaji urgensi dan mengukur tingkat kesadaran hukum pekerja terkait jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) menggunakan indikator kesadaran hukum Soerjono Soekanto, kemudian merumuskan solusi pelindungan dan strategi penguatan kepastian hukum mereka dalam sistem jaminan sosial Indonesia. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris, data primer diambil dari 32 responden dan dianalisis secara deskriptif kuantitatif, sementara data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundangan, komparatif, konseptual, dan sosiologis. Temuan pertama penelitian ini adalah tingginya urgensi Jamsostek sebagai instrumen pengalihan risiko, mitigasi bahaya kerja, dan sebagai jaring pengaman fluktuasi pendapatan. Namun, kesaradaran hukum pekerja terhadapnya masih sangat rendah (indikator pengetahuan 83%, pemahaman 31%, sikap 22%, dan perilaku 12,5%) yang diakibatkan oleh faktor internal berupa optimism bias dan eksternal berupa low bergaining position. Temuan kedua adalah solusi pelindungan dan kepastian hukum berupa pengoptimalisasian skema peserta Bukan Penerima Upah (BPU) dan penerapan prinsip Presumption of Employment (Praduga Hubungan Kerja).