Lina Hastuti
Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Right of Navigation v. Freedom of Navigation: Balancing Rights and Obligation in Archipelagic Sea-lane Passage Enny Narwati; A Indah Camelia; Lina Hastuti
Jurnal Hukum Vol 42, No 3 (2026): Vol 42 No 3 (2026)
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v42i3.47212

Abstract

This article examines the tension between an archipelagic State’s right to regulate navigation and the international community’s freedom of navigation within designated sea lanes. It aims to assess how UNCLOS Part IV balances coastal State sovereignty with the entitlement of foreign vessels to continuous and expeditious passage, using Indonesia’s Archipelagic Sea Lanes Passage (IASP/ALKI) regime as a case study. Employing normative legal research, the study analyzes primary sources such as UNCLOS 1982 provisions and national implementing legislation, and reviews scholarly commentary, case law, and policy documents to identify doctrinal foundations and practical state practice. The findings reveal that while UNCLOS articulates a calibrated framework granting archipelagic States non‑discriminatory regulatory authority over designated lanes and guaranteeing foreign vessels regulated transit, gaps remain regarding environmental enforcement during passage and the legality of route deviations. The study concludes that clarifying Part XII obligations as lex generalis for marine environment protection, together with precise national regulations and cooperative dispute‑settlement mechanisms, is essential to reconcile security concerns, environmental stewardship, and the rule‑based freedom of navigation. 
Keberlakuan Hukum Humaniter Internasional terhadap Satelit Starlink sebagai Objek Dual Use dalam Konflik Rusia Ukraina Sekar dwiyanti; Lina hastuti
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i4.8344

Abstract

Hukum Humaniter Internasional bertujuan untuk mengatur cara dan alat berperang serta memberikan perlindungan kepada pihak yang tidak terlibat dalam pertempuran, seperti warga sipil dan objek sipil. Dalam konflik bersenjata modern, seperti konflik Rusia-Ukraina, penggunaan teknologi canggih seperti satelit Starlink menimbulkan tantangan baru dalam penerapan Hukum Humaniter Internasional. Satelit Starlink, yang awalnya dirancang untuk keperluan sipil, kini digunakan untuk mendukung operasi militer Ukraina, memunculkan pertanyaan apakah satelit ini dapat dikategorikan sebagai dual-use object berdasarkan perspektif Hukum Humaniter Internasional. Penelitian ini akan membahas apakah starlink yang merupakan satelit Ukraina bisa dikategorikan dual use object dalam prespektif Hukum Humaniter Internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus pada analisis dokumen berdasarkan sumber hukum dan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk mengkaji norma-norma hukum dalam regulasi yang relevan serta pendekatan konseptual untuk menganalisis teori serta prinsip hukum yang mendasari permasalahan yang diteliti. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Satelit Starlink, awalnya untuk keperluan sipil namun dalam perkembangannya dipakai juga untuk kepentingan militer terkait dengan objek yang demikian cenderung berstatus sebagai objek militer