Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Sekar dwiyanti
Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Keberlakuan Hukum Humaniter Internasional terhadap Satelit Starlink sebagai Objek Dual Use dalam Konflik Rusia Ukraina Sekar dwiyanti; Lina hastuti
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i4.8344

Abstract

Hukum Humaniter Internasional bertujuan untuk mengatur cara dan alat berperang serta memberikan perlindungan kepada pihak yang tidak terlibat dalam pertempuran, seperti warga sipil dan objek sipil. Dalam konflik bersenjata modern, seperti konflik Rusia-Ukraina, penggunaan teknologi canggih seperti satelit Starlink menimbulkan tantangan baru dalam penerapan Hukum Humaniter Internasional. Satelit Starlink, yang awalnya dirancang untuk keperluan sipil, kini digunakan untuk mendukung operasi militer Ukraina, memunculkan pertanyaan apakah satelit ini dapat dikategorikan sebagai dual-use object berdasarkan perspektif Hukum Humaniter Internasional. Penelitian ini akan membahas apakah starlink yang merupakan satelit Ukraina bisa dikategorikan dual use object dalam prespektif Hukum Humaniter Internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus pada analisis dokumen berdasarkan sumber hukum dan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk mengkaji norma-norma hukum dalam regulasi yang relevan serta pendekatan konseptual untuk menganalisis teori serta prinsip hukum yang mendasari permasalahan yang diteliti. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Satelit Starlink, awalnya untuk keperluan sipil namun dalam perkembangannya dipakai juga untuk kepentingan militer terkait dengan objek yang demikian cenderung berstatus sebagai objek militer
Perlindungan Hukum terhadap Inferred data dalam Automated Decision-Making: Studi Perbandingan GDPR dan UU PDP Adela Oktaviani Putri; Sekar dwiyanti; Nur Azmi Azis
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i4.8347

Abstract

Perkembangan kecerdasan buatan dan sistem automated decision-making (ADM) mendorong penggunaan inferred data yang memungkinkan pembentukan profil individu tanpa keterlibatan langsung subjek data. Praktik ini menimbulkan risiko terhadap hak individu, termasuk diskriminasi algoritmik dan kurangnya transparansi. Namun, belum ada kajian yang secara spesifik membandingkan perlindungan inferred data dalam kedua rezim ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis klasifikasi inferred data dalam kerangka GDPR serta menilai pengaturan perlindungannya dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GDPR mengklasifikasikan inferred data sebagai data pribadi melalui definisi luas serta mengaturnya dalam rezim profilingdan ADM yang disertai perlindungan hak subjek data yang komprehensif. Sebaliknya, UU PDP belum mengatur inferred data secara eksplisit dan masih bergantung pada pendekatan umum, sehingga menimbulkan kesenjangan normatif dalam perlindungan terhadap risiko yang timbul dari ADM. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan pengaturan inferred data dalam UU PDP guna menjamin kepastian dan efektivitas perlindungan hukum.
Co-Authors Adela Oktaviani Putri Lina Hastuti Nur Azmi Azis