Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

PENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA MELALUI PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA Djadjuli, R. Didi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.162 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i2.683

Abstract

Moh. Hatta (Sri-Edi Swasono, 1987 ; 3-4) adalah arsitek Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, mengisyaratkan mengenai pembangunan perekonomian bangsa Indonesia yaitu “Kalau diperhatikan benar-benar, ada tiga soal yang berhubungan dengan pembangunan perekonomian Indonesia yang kita hadapi sekarang yaitu (1) Soal idiologi, bagaimana mengadakan susunan ekonomi yang sesuai dengan cita-cita tolong menolong, (2) Soal praktek, politik perekonomian apakah yang praktis dan perlu dijalankan dengan segera dimasa yang akan datang, dan (3) soal koordinasi, bagaimanakah mengatur pembangunan perekonomian Indonesia supaya pembangunan itu sejalan dan bersambung dengan pembangunan diseluruh dunia”.Sampai sekarang ini ketiga persoalan masih relevan yang harus dijalankan untuk memajukan pembangunan perekonomian Indonesia, apalagi abad 21 sekarang ini merupakan suatu masa munculnya era globalisasi, hal tersebut merupakan era baru peradaban manusia dimana terjadi perubahan yang sangat cepat dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam era globalisasi, dunia menjadi seolah tanpa batas yang ditandai dengan munculnya perdagangan bebas (Free Trade), antara pelaku ekonomi glaobal, implikasinya adalah kondisi pasar menjadi semakin kompetitif, tingginya tuntutan pelanggan khususnya yang berkaitan dengan kualitas produksi dan ketepatan logistic, pemenuhan hak paten, paktor lingkungan product life cycle yang kian pendek dilihat dari dimensi waktu dan motivasi produk yang harus memiliki kecenderungan meningkat, dengan demikian dituntut adanya perbaikan dalam system produksi yaitu dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi yang tepat, sehingga kualitas maupun kuantitas produksi serta efisiensi diharapkan dapat tercapai.Pada Negara-negara yang sedang berkembang dengan banyak penduduknya, tentu sangat sulit untuk menentukan pilihan teknologi yang mana yang akan dipakai atau dijalankan. Dengan demikian, perlu merencanakan pembangunan dengan memanfaatkan kemampuan teknologi yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang di Indonesia yaitu menggunakan teknologi padat karya atau teknologi padat modal dengan tidak mengesampingkan sumber-sumber yang tersedia yaitu sumber daya manusia (SDM) dan sumber alam (SDA).  Kata Kunci : Peningkatan, Pembangunan Ekonomi Indonesia, Penerapan Teknologi Tepat Guna 
PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH PIMPINAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI Didi Djadjuli
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 4 (2017): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v4i4.879

Abstract

AbstrakSeorang pimpinan tentunya sudah pasti akan memiliki bawahan atau ada sesuatu yang di bawahnya, Pimpinan memiliki pemahaman bahwa ia harus memimpin berdasarkan pengangkatan, dalam arti bahwa suka atau tidak suka bawahannya ia tetap menjadi orang yang memimpin suatu jabatan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pimpinan adalah jabatan atau posisi seseorang di dalam sebuah organisasi baik organisasi formal maupun organisai non formal yang telah diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan. Pengawasan dalam manajemen ini penting dilakukan agar kesalahan kinerja atau hasil kerja bawahannya yang terjadi dapat segera diperbaiki. Ada 3 (tiga) langkah dalam melaksanakan hal tersebut, yaitu : 1) membuat standar, 2) membandingkan kegiatan standar, dan 3) tindakan perbaikan. pengawasan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan perencanaan (planning), kebijaksanaan (policies), tujuan (objective), pengorganisasian (organizing), dan dengan pengawasan itu sendiri (control).  Begitu juga dengan prosedur, pelaksanaan, dan kegiatan-kegiatan lain harus diterapkan disamping metode dari pada pengawasan.Kinerja dapat diartikan  hasil kerja yang sesungguhnya dapat dicapai oleh seseorang baik kualitas maupun kuantitas. Agar pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan organisasi, maka pengawasan oleh pimpinan perlu dilaksanakan mengingat kemungkinan dapat terjadi kesalahan dalam melaksanakan atau merealisasikan pekerjaan.Pelaksanaan dalam memimpin sangat penting sekali yang dapat dimainkan oleh seorang pemimpin terhadap pelaksanaan pengawasan dalam manajemen, yaitu : 1)        peranan hubungan antar pribadi, antara lain : sebagai figurehead, berperan sebagai pemimpin (leader), dan berperan sebagai pejabat perantara (Gaison Manager), 2) pelaksanaan dalam memimpin yang berhubungan dengan informasi (informational role), antara lain : sebagai monitor, sebagai desiminator informasi (penyampaian informasi dari luar ke dalam) dan sebagai Speakerman (juru bicara), 3)       pelaksanaan dalam hubungan dengan pembuatan keputusan (decisional role), antara lain: peranan sebagai entrepreneur, peranan sebagai penghalau, gangguan (disturbance handler), peranan sebagai pembagi sumber (resource alloceter) dan peranan sebagai negosiator.Kata Kunci : pelaksanaan, pimpinan, pengawasan, kinerja
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA KAWALIMUKTI KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS Wawan Risnawan; Andika Jamaludi; R. Didi Djadjuli; Ahmad Juliarso
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 1 (2022): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v9i1.7549

Abstract

Pelaksanaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kawalimukti Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis sejauh ini belum berjalan dengan optimal. Dikarenakan masih terdapat beberapa permasalahan yaitu lemahnya manajerial skill dan rendahnya kompetensi SDM dalam mengelola BUMDes sesuai tugas yang diberikan, belum menetapkan strategi yang terarah untuk menggaet potensi desa lainnya, lemahnya sosialisasi keberadaan BUMDes kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 9 (orang). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan meliputi observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Kawalimukti Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis belum berjalan dengan efektif. Masih adanya dimensi yang belum sesuai dengan pelaksanaannya seperti belum tercapainya target yang maksimal terhadap penggalian potensi desa, rendahnya kopetensi pengelola terhadap penentuan kegiatan-kegiatan BUMDes, kemudian informasi mengenai BUMDes masih belum diterima secara secara luas sehingga berdampak terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kata Kunci : Pengelolaan, Badan Usaha Milik Desa
PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH Didi Djadjuli
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2018): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v5i2.1409

Abstract

Abstrak             Peran Pemerintah Daerah di era otonomi daerah sangat besar sekali, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengurus pemerintahannya sendiri, termasuk pengembangan ekonomi daerah berdasarkan kekayaan potensi daerah tersebut. Untuk mengemban tugas tersebut, pemerintah harus berperan aktif dalam pembangunan ekonomi daerahnya, banyak kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pembangunan ekonominya yaitu ketimpangan pembangunan sektor industri, kurang meratanya investasi, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah, perbedaan sumber daya alam, perbedaan demografis dan kurang lancarnya perdagangan antar daerah. Permasalahan-permasalahan tersebut menimbulkan dampak pada pembangunan ekonomi daerah,akan tetapi permasalahan-permasalahan tersebut juga dapat diatasi dengan strategi yang dijalankan oleh pemerintah daerah, atau menjalankan strategi yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya yaitu menurut pendapat Arsyad (2000)strategi pengembangan fisik, strategi pengembangan dunia usaha, strategi pengembangan dunia usaha, strategi pengembangan masyarakat, strategi-strategi tersebut minimal membantu atau salah satu rujukan bagi pemerintah daerah dalam mengatasi masalah yang ada pada persoalan-persoalan perekonomian daerahnya sehingga pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik, pertumbuhan ekonomi meningkat dan pendapatan perkapita masyarakat juga meningkat. Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Strategi, Pembangunan Ekonomi.
TOTAL QUALITY SERVICE Didi Djadjuli
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 4 (2018): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.05 KB) | DOI: 10.25157/dinamika.v5i4.1752

Abstract

Setelah satu dasawarsa lebih kebijakan otonomi daerah digulirkan, istilah pelayanan publik menjadi sesuatu yang lumrah, semua sudah merasa tidak asing lagi dengan istilah pelayanan publik, merubah pola pikir yang tadinya dilayani harus berubah menjadi melayani masyarakat. Hal yang tidak kalah pentingnya yaitu bagaimana mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas. Konsep pelayanan publik yang dikemukakan oleh para ahli maupun peraturan perundang-undangan, terdapat tiga unsur penting dalam pelayanan publik yaitu, unsur pertama yaitu pemberi, penyelenggara, pelaksana pelayanan, dalam hal ini berfokus pada pelayanan yang  dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.  Unsur ke dua adalah masyarakat penerima layanan baik individu maupun kelompok atau organisasi. Unsur ke tiga adalah layanan. Pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting, karena pemberi pelayanan khususnya pelayanan-pelayanan tertentu selain pemerintah sebagai regulator juga pemerintah sebagai pemegang monopoli. Untuk menghindari pola pemikiran lama masih diterapkan dalam memberikan pelayanan, maka perundang-undangan mengeluarkan aturanberupa Keputusan Men.PAN Nomor. 63 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi :.prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, kompetensi petugas pemberi pelayanan. Dengan dikeluarkannya standar pelayanan, mau tidak mau, suka tidak suka pemerintah harus memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang telah diputuskan Menpan tersebut.tentu saja pemberi pelayanan tidak berhenti sampai disitu, karena semakin maju teknologi, semakin maju pula pola pikir masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat dari waktu-ke waktu harus semakin ditingkatkan ke arah yang lebih baik atau semakin berkualitas. Untuk mengimplementasikan totalitas palayanan yang berkualitas, deming mengemukakan ada empat belas point yang harus dilaksanakan oleh organisasi pemberi pelayanan, hal ini dapat membantu proses pelayanan agar menjadi lebih baik. Tidak disangkal bahwa merobah pola pikir orang-orang dalam organisasi, sistem yang sudah berjalan dan lain-lain tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi harus bertahap dan mengadakan perubahan secara terus menerus sesuai dengan yang telah dikemukakan oleh para ahli untuk dapat menghasilkan tujuan yaitu memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen sehingga konsumen merasa puas apa yang mereka dapatkan.
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA KERTAMUKTI KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN cucu juliyanti; Ahmad Juliarso; R. Didi Djadjuli; Wawan Risnawan
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 3 (2021): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v8i3.5757

Abstract

Beberapa permasalahan dalam hal Pelaksanaan Pembangunan Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Di Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran antara lain sebagai berikut bahwa kurang efektifnya pembangunan masyarakat, belum adanya lembaga secara institusional yang mengarah pada pengembangan kapasitas masyarakat, kurang adanya tenaga penggerak baik secara internal maupun eksternal dalam rangka pemanfaatan sumber daya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan, yang terdiri dari observasi dan wawancara. Informan dalam penelitian ini sebanyak 7 (orang). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan Pembangunan Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Di Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran diketahui belum berjalan dengan efektif. Masih terdapat dimensi yang belum sesuai dalam pelaksanaannya seperti tidak terdapat kompetensi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya lokal komitmen masyarakat dalam pembangunan tidak ada, kemudian cakupan program yang sudah dilaksanakan belum memberikan dampak perubahan pada kondisi masyarakat yang dianggap kurang menguntungkan.  Kata Kunci: Pelaksanaan, Pembangunan Masyarakat
TOTAL QUALITY SERVICE OLEH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PANJALU KABUPATEN CIAMIS Shela Novianti Gumilang; Wawan Risnawan; R. Didi Djadjuli
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2020): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v7i3.4414

Abstract

Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui Total Quality Service oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Panjalu, 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Total Quality Service oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Panjalu, 3) Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Total Quality Service oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Panjalu. Adapun metode yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut: melakukan studi kepustakaan serta studi lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Total Quality Service oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Panjalu dalam pelaksanaannya belum optimal. Hal itu terlihat dari masih adanya beberapa dimensi yang digunakan sebagai alat ukur belum berjalan secara optimal. Adapun yang menjadi hambatannya ialah karena terkadang persediaan oba-obatan di Apotek Puskesmas kosong atau sudah habis, sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti ruang tunggu keluarga bagi pasien yang di rawat inap serta masih ada beberapa petugas administrasi yang dirasa kurang bersahabat dalam memberikan pelayanan sehingga pasien atau masyarakat merasa kurang nyaman.  Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Total Quality Service, Pusat Kesehatan Masyarakat 
ANALISIS PENYALURAN RASKIN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA SUKAMULYA KECAMATAN CIHAURBEUTI KABUPATEN CIAMIS Ahmad Juliarso; R. Didi Djadjuli
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 2 (2019): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.708 KB) | DOI: 10.25157/dinamika.v6i2.2257

Abstract

Kemiskinan merupakan masalah sosial laten yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat. khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan. baik para akademisi maupun para praktisi. Berbagai teori, konsep dan pendekatan pun terus menerus dikembangkan untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Dalam konteks masyarakat Indonesia, masalah kemiskinan juga merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus-menerus, ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama, melainkan pula karena masalah ini masih hadir di tengah-tengah kita dan bahkan kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui validitas data rumahtangga miskin di Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam program penyaluran Raskin, ketepatan sasaran program Raskin, dan efektifitas program penyaluran Raskin, serta manfaat yang dirasakan oleh warga dari adanya program Raskin ini. Populasi dari penelitian ini adalah rumahtangga miskin yang ada di Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis. Pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan teknik Random Sampling, sehingga sampel yang diperoleh sebanyak 86 Kepala Keluarga. Hasil penelitian menunjukan Validitas data Rumah Tangga Miskin di Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti termasuk dalam kriteria Sedang, Ketepatan sasaran Program Raskin termasuk dalam kriteria Baik. Kualitas beras Raskin yang dibagikan kepada Rumah Tangga Miskin di Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti baik, Efektifitas Program Raskin termasuk dalam kriteria Baik. Jumlah beras yang dibagikan kepada Rumah Tangga Miskin di Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti selama ini sudah sesuai dengan ketentuan yang masih berlaku, Kontribusi Program Raskin termasuk dalam kriteria sedang, Kendala-kendala terbesar yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Raskin di Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti adalah pembayaran beras oleh Rumah Tangga Miskin yang terkadang kurang tertib/tidak tepat waktu.
E-GOVERMENT DALAM MEREALISASIKAN PELAYANAN YANG BERKUALITAS R. Didi Djadjuli
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 4 (2019): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v6i4.3097

Abstract

Dimanapun dan apapun yang namanya organisasi, tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai, yang sulit direalisasikan adalah bagaimana proses yang dilaksanakan organisasi tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dengan semakin majunya teknologi dan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, organisasi mau atau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman kalau tidak, organisasi tersebut akan ditinggalkan oleh pengguna, karena sudah tidak sesuai dengan kondisi jaman yang sedang berjalan. Begitu juga organisasi yang besar dan menyangkut kebutuhan rakyat banyak yaitu organisasi negara atau pemerintah dengan kewenangannya yang begitu besar, harus menjadi pelopor dalam perubahan-perubahan yang terjadi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat sehingga perubahan-perubahan itu memberikan keamanan, kepastian, kenyamanan kepada masyarakat yang kita ketahui banyak sekali pelayanan-pelayanan yang sifatnya monopoly atau pelayanan yang hanya diselenggarakan oleh pemerintah dan tidak diselenggarakan oleh swasta. Kalau kita berbicara pelayanan, tentu terkait dengan para pelaku pelayanan atau yang melayani, Hardiyansyah (2018;73) berdasarkan penelitian yang dilakukan Hardiyansyah terhadap semua tesis dan desertasi pada perpustakaan Pascasarjana Unpad, diperoleh data dengan penelitian tentang pelayanan dengan tema “kualitas pelayanan publik”diperoleh hasil yang mempengaruhi pelayanan publik yaitu diantaranya “motivasi, pengawasan masyarakat, perilaku birokrasi, implementasi kebijakan, kinerja birokrasi, kontrol sosial, kemampuan aparatur, pengalaman, tanggungjawab, komunikasi, iklim organisasi, restrukturisasi birokrasi, perencanan fasilitas, pemberdayaan aparatur, kepemimpinan”. Di sisi lain yaitu mengenai E-Goverment berpendapat bahwa pada studi yang dilakukan oleh vittal (Suaedi dan Wardianto, 2010;78) mengatakan bahwa “kegagalan implementasi elektronic goverment  diberbagai instansi sering disebebkan ketidakmengertian implementor dalam membangun electronoc goverment, sebab para implementor yang sebagian besar adalah orang-orang teknik yang menganggap implementasi elektronic goverment hanya sebatas pada perangkat-perangkat teknologi informasi”. Kata Kunci: E-Goverment, Pelayanan, Kualitas
KOLABORASI ANTAR INSTITUSI DALAM PENGEMBANGAN SITUS JAMBANSARI DI KELURAHAN CIAMIS KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS Ade Kusmayadi; Ahmad Juliarso; R. Didi Djadjuli; Wawan Risnawan
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 1 (2021): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v8i1.5102

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih kurangnya sosialisasi oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Yayasan R.Adipati Aria Koesoemadiningrat  selaku pengelola Situs Jambansari. Permasalahan pada latar belakang penelitian di atas, selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana kolaborasi antar Institusi dalam pengembangan situs Jambansari di Kabupaten Ciamis?; 2) Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kolaborasi antar Institusi dalam pengembangan situs Jambansari di Kabupaten Ciamis?; 3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis mengatasi hambatan-hambatan dalam kolaborasi pengembangan situs Jambansari?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Sumber data primer yang digunakan yaitu Ketua Yayasan R.Adipati Aria Koesoemadiningrat, Kasi penngelolaan Destinasi dan kawasan strategi Dinas Pariwisata, Lurah Kelurahan Ciamis, Ketua Karangtaruna 1 orang dan demikian sumber data yang akan diteliti sebanyak 4 orang. Berdasarkan hasil penelitian baik melalui observasi dan wawancara mengenai maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Kolaborasi antar Institusi dalam pengembangan situs Jambansari di Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan dari tujuh indikator yang dijadikan alat ukur oleh peneliti belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.  2) Hambatan-Hambatan :  a) Belum adanya  kolaborasi yang tepat antara pemerintah dengan institusi yang terkait dalam hal pengembangan situs jambansari ciamis; b) Belum adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan terhadap masyarakat lokal mengenai pengelolaan dan pengembangan situs jambansari; c) Masih rendahnya minat masyarakat  untuk mengikuti berbagai kegiatan yang mendukung terhadap pengembangan situs jambansari; d) Belum adanya motivasi/dorongan kepada masyarakat lokal untuk menumbuhkan daya kreativitas dan inovatifnya dalam pengembangan situs jambansari. 3) Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan :  a) Membuat agenda musyawarah tentang kontrak kerja sama antara instansi yang terkait secara resmi yang menghasilkan kontrak kerja sama yang bisa memberikan manfaat kepada wilayah sekitar; b) Menumbuhkan kesadaran masyarakat lokal agar turut berperan aktif dalam pelaksanaan pengembangan situs Jambansari dengan cara memberikan informasi yang jelas dan melaksanakan program yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat; c) Mengajukan usulan kepada pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan penyuluhan edukasi kegaluhan kepada masyarakat local tentang situs Jambansari; d) Menyampaikan infromasi dan gambaran – gambaran mengenai keberhasilan situs wisata di luat Daerah sehingga dapat merangsang dan memberikan motivasi kepada masyarakat / instansi.Kata Kunci : Kolaborasi, Pengembangan, Situs Jambansari