Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics
Muhammad Iqbal Maulana
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Tinjuan Hukum tentang Pemekaran Daerah Muhammad Firmansyah; Muhammad Iqbal Maulana
Journal Sovereignty Law And Diplomatic Politics Vol. 2 No. 2 (2026): Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jlsdp.v2i2.2798

Abstract

Pemekaran daerah merupakan instrumen hukum dalam pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai persoalan, seperti rendahnya kapasitas fiskal daerah otonom baru, sengketa batas wilayah, serta belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pemekaran daerah serta mengkaji implementasinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengubah paradigma pembentukan daerah otonom baru dari pendekatan kuantitatif menjadi pendekatan yang lebih selektif melalui mekanisme daerah persiapan, pemenuhan persyaratan dasar dan administratif, serta evaluasi oleh pemerintah pusat sebelum suatu daerah ditetapkan sebagai daerah otonom baru. Pengaturan tersebut mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun demikian, keberhasilan pemekaran daerah tetap bergantung pada kesiapan kapasitas kelembagaan, kemampuan fiskal, kepastian batas wilayah, serta konsistensi pengawasan pemerintah, sehingga tujuan desentralisasi dan otonomi daerah dapat diwujudkan secara efektif dan berkelanjutan.
Co-Authors Muhammad Firmansyah