<![CDATA[Narkotika merupakan sejenis zat yang dapat menimbulkan efek samping seperti halusinasi sehingga dapat menyakiti diri sendiri apabila dikonsumsi dengan dosis berlebih dari yang telah ditentukan. Penelitian ini melatarbelakangi implementasi Bab III Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 104-108 terkait peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana narkotika di Kota Balikpapan dan kendala apa saja yang dihadapi masyarakat dalam mencegah tindak pidana Narkotika. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris dengan wawancara kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Balikpapan. Hasilnya adalah pemerintah Kota Balikpapan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Balikpapan menjalankan program-program untuk mewadahi peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana narkotika seperti Remaja Teman Sebaya, Kelurahan Bersinar, Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, dan Jaringan Remaja Waspada Narkoba. Namun dihadapi kendala seperti masyarakat yang tidak melaporkan tindak pidana narkotika, menyembunyikan anggota keluarga yang terlibat narkoba, dan masih merasa penanggulangan narkotika adalah tanggung jawab pemerintah saja. Dengan demikian, peran serta masyarakat dalam pencegahan narkotika di Kota Balikpapan dilakukan melalui program-program Badan Narkotika Nasional (BNN), meskipun masih dihadapi beberapa kendala. Kata Kunci: Implementasi, Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia]]>
