Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

RECONCILING REGIONAL TAX REVENUE RECORDS: EVIDENCE FROM FINANCIAL REPORTING DISCREPANCIES BETWEEN REGIONAL GOVERNMENT AGENCIES IN BOGOR REGENCY, INDONESIA Regina Teflaka; Alifa Salsabilla; Niqita Khaerunisa; Rita Sandrasari; Rimi Gusliana Mais
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Tulungagung Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/jamanta.v5i2.1920

Abstract

Accurate reconciliation of regional tax revenue is essential for ensuring the reliability, transparency, and accountability of local government financial reporting. However, recurring discrepancies in revenue records between Regional Government Work Units (SKPD) and Regional Financial Management Officers (PPKD) continue to undermine the quality of Local Government Financial Statements (LKPD) in Indonesia. Although previous studies have examined regional revenue management, limited research has integrated revenue recording practices, reconciliation procedures, and audit findings within a single case study. This study aims to identify the sources of regional tax revenue recording discrepancies between the Regional Revenue Agency (Bapenda) and PPKD of the Bogor Regency Government, analyze the institutional and technical factors contributing to these inconsistencies, and evaluate their implications for financial reporting quality. A descriptive qualitative approach was employed using documentary analysis of secondary data, including the 2022 Budget Realization Reports, regional tax revenue ledgers, reconciliation documents, Standard Operating Procedures, regional regulations, and audit reports. Data were analyzed through document comparison, data reduction, data display, and conclusion drawing based on the qualitative analytical framework of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings reveal that discrepancies were primarily caused by inconsistent account coding, incomplete integration of financial information systems, differences in revenue recognition timing, reliance on manual data processing, and weaknesses in internal control. These issues reduced the reliability of the Budget Realization Report and Notes to the Financial Statements, increased audit risks, and potentially distorted fiscal planning. This study contributes to the public sector accounting literature by demonstrating that sustainable improvements in regional financial reporting require integrated financial information systems, strengthened internal controls, standardized reconciliation procedures, and enhanced inter-agency coordination to improve transparency, accountability, and public financial governance.
KETIDAKSESUAIAN REKONSILIASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH ANTARA SKPD BAPPEDA DAN PPKD PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2022 Regina Teflaka; Alifa Salsabilla; Niqita Khaerunisa; Rita Sandrasari; Rimi Gusliana Mais
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Tulungagung Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/jamanta.v5i2.1920

Abstract

Ketidaksesuaian pencatatan pendapatan pajak daerah antara SKPD Bappeda dan PPKD pada Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2022 menunjukkan adanya permasalahan dalam proses rekonsiliasi dan pengelolaan pendapatan daerah. Kondisi ini berpotensi menurunkan keandalan informasi keuangan serta berdampak pada kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sumber terjadinya ketidaksesuaian pencatatan pendapatan pajak daerah antara Bappeda dan PPKD, menganalisis faktor-faktor penyebabnya, serta mengevaluasi dampaknya terhadap kualitas penyajian LKPD Pemerintah Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui analisis dokumen sekunder yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), buku besar pendapatan, dokumen rekonsiliasi, Standar Operasional Prosedur (SOP), serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Teknik analisis dilakukan dengan membandingkan pencatatan pendapatan antar entitas serta menelaah kesesuaian prosedur dan sistem yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan nilai pendapatan pada beberapa jenis pajak daerah. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh perbedaan penggunaan kode akun, belum terintegrasinya sistem informasi pendapatan antara Bappeda dan PPKD, serta kelemahan dalam pengendalian internal. Selain itu, ketidakkonsistenan penerapan SOP rekonsiliasi dan tingginya ketergantungan pada input manual meningkatkan risiko salah saji dan keterlambatan penyelesaian selisih pencatatan. Dampak yang ditimbulkan meliputi menurunnya keandalan penyajian LRA dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), potensi kebocoran pendapatan daerah, serta meningkatnya risiko penurunan opini audit. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya integrasi sistem informasi pendapatan secara menyeluruh, penguatan dan konsistensi penerapan SOP rekonsiliasi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia guna meningkatkan akurasi pencatatan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.  Key Words: Pendapatan Pajak Daerah, Rekonsiliasi, Bappeda, PPKD, LKPD, Kabupaten Bogor