Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Prasetyo Hadi Prabowo
Universitas Yos Sudarso
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Dinamika Living Law: Peran Hukum Adat Bersih Desa dalam Menjaga Kohesi Sosial Masyarakat Lokal Ponorogo: Hukum Adat Maria Yosepin Endah Listyowati; Prasetyo Hadi Prabowo; Selvia Wisuda; Reza Fitriansyah; Frans Geraldo Hetaria
SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2025): Desember 2025
Publisher : Yayasan Literasi Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55123/sosmaniora.v4i4.5455

Abstract

Indonesia with all its cultural diversity and society, continues to experience social transformation triggered by changes in cultural values. Nevertheless, customary law still plays a vital role in community life, especially in the socio-social dimension. As part of the cultural area of East Java, Ponorogo customary law is inherently influenced by three main pillars: Javanese harmonious values, Islamic teachings, and local beliefs. One of the cultural heritages that preserves this customary law is the tradition of Bersih Desa, which is still carried out for generations. More than just a cultural ritual, Bersih Desa actually has a living law dimension in society. This tradition features the existence of unwritten rules that are binding, manifested in social obligations for citizens, such as participation in community service, joint contributions, and salvation prayers. The norm of mutual cooperation that is manifested in this joint work reflects social solidarity and the value of togetherness which is the core of Javanese customary law. In addition, there are customary sanctions imposed on those who neglect these obligations. The main function of the implementation of Bersih Desa is to strengthen community harmony, maintain social cohesion, and strengthen harmony between humans, nature, and ancestors. Thus, this tradition is a customary law practice with high cultural value.
Sistem Pemerintahan Presidensiil Berdasarkan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Prasetyo Hadi Prabowo
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 15 No 2 (2026): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v15i2.1062

Abstract

Sistem presidensial Indonesia pasca amandemen UUD NRI 1945 menyisakan persoalan mendasar, yaitu ketegangan antara desain konstitusional yang presidensial dan praktik politik multipartai yang kerap memunculkan corak parlementer dalam hubungan Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk mengetahui sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia setelah perubahan UUD NRI 1945, maka digunakan teori pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji hukum normatif dalam hal ini adalah Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan amandemen UUD NRI 1945. Menggunakan perbedaan tentang sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen UUD NRI 1945, dapat diketahui bahwa pemerintahan Indonesia setelah amandemen makin menampakkan ciri presidensiil dengan sistem multi partai yang demokratis. Dalam sistem ketatanegaraan, mekanisme hubungan antar lembaga negara bersifat horizontal berdasarkan prinsip checks and balances. Presiden bertindak sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bahan hukumnya dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi sistematis dan historis. Penegasan ciri presidensial tersebut ditandai oleh empat indikator utama, yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, hilangnya kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, berlakunya mekanisme checks and balances antarlembaga negara, serta pergeseran kewenangan pembentukan undang-undang dari Presiden kepada DPR.
Co-Authors Frans Geraldo Hetaria Maria Yosepin Endah Listyowati Reza Fitriansyah Selvia Wisuda