Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

PENDAMPINGAN DOSEN KEPADA TENAGA KEPENDIDIKAN UNMER PONOROGO SELAMA PPKM (PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT) DI MASA PANDEMI COVID-19 Tutik Heriana; Sunarso Sunarso; Maria Yosepin Endah Listyowati; Dendy Eta Mirlana; Mai Puspadyna Bilyastuti
JOURNAL OF COMMUNITY DEDICATION Vol. 2 No. 3 (2022): AGUSTUS
Publisher : CV. ADIBA AISHA AMIRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1402.585 KB)

Abstract

The campus world in responding to the COVID-19 pandemic storm is also not much different from other agencies, there are those who think that covid does exist, some think that covid is just a lie. Of course, it is a separate homework for the campus world, which consists of academics, lecturers and education staff, in color to face problems that can be said to be trials that are not easy, or not easy. The problem is that it has not been maximally socialized about the handling of prevention of health problems evenly and PPKM throughout the education staff of Unmer Ponorogo. In addition, the psychological and economic readiness of several education personnel with the storm of the covid pandemic, as well as employees who themselves and their families have been attacked by Covid-9 (Positive Covid 19). In this activity using the PAR (Participatory Action Research) method by being problem solving, providing socialization and engaging in direct assistance. The Pangabdi team from the Lecturer group at the Merdeka University, Ponorogo, realized that in dealing with the storm of the COVID-19 pandemic, we had to work hand in hand with educational staff so that we could get through these difficult times together. Not only is it an obligation, but without the spirit of devotion that exists in the Tri Dharma of Higher Education, it is not necessarily the movement of this group of lecturers to apply elsewhere.
Partisipasi Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Candi Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Listyowati, Maria Yosepin Endah; Bilyastuti, Mai Puspadyna; Nuryati, Rokhin
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 6 No. 2 (2023): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.02 KB) | DOI: 10.54371/jiip.v6i2.1625

Abstract

Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah secara administratif yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat, dan juga termasuk pemetaan seluruh obyek pendaftaran tanah yang sudah didaftar dalam rangka menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanahnya. Pelaksanaan Program PTSL di Desa Candi dilaksanakan oleh tim dari ATR/BPN Kabupaten Ponorogo dengan melibatkan partisipasi Kelompok Masyarakat (POKMAS) Desa Candi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi POKMAS dalam pelaksanaan progam PTSL di Desa Candi. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi POKMAS dalam pelaksanaan kegiatan PTSL mulai dari sosialisasi kegiatan, pendataan bidang tanah, pengumpulan berkas, pengukuran bidang tanah yang didaftarkan pada progam PTSL, sampai dengan penyerahan sertipikat tanah.
Kedudukan Anak Luar Nikah terhadap Hak Waris Tanah Ditinjau dari Hukum Perdata Listyowati, Maria Yosepin Endah; Fauzi, Ferry; Rahayu, Teguh
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 6 No. 2 (2023): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.983 KB) | DOI: 10.54371/jiip.v6i2.1626

Abstract

Kedudukan anak di luar nikah terhadap hak waris tanah yang ditinjau dari KUHPerdata dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Sehingga disimpulkan bahwa anak yang lahir di luar suatu ikatan perkawinan yang sah merupakan anak luar kawin dan apabila tidak ada pengakuan dari bapak ataupun ibunya maka anak yang dilahirkan diluar ikatan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan KUHPerdata  tidak memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya namun apabila anak luar kawin tersebut diakui yang  diikuti dengan pengesahan anak dari orang tuanya, maka anak dapat mewarisi harta peninggalan orang tua yang mengakuinya, dengan ketentuan pembagian warisan berdasarkan undang-undang. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Anak luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Kedudukan anak luar kawin terhadap hak waris orang tua yang mengakuinya secara sah pada dasarnya sama dengan anak sah. Sebagai ahli waris anak luar kawin mempunyai hak yang sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. KUHPerdata mengatur mengenai pembagian golongan-golongan ahli waris.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN ATAS HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN Fista Hery Nooryanto; Maria Yosepin Endah Listyowati; Diyah Setyaningrum
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.799

Abstract

The purpose of the study is to identify the legal protection of marital agreements on joint property due to divorce and the benefits of marital agreements as a form of prevention, as well as legal protection of husband and wife's property in the event of divorce. The research method with a normative approach using a conceptual approach analyzes the problem using legal theory and conducts research on legislation that applies and is relevant to the problem. A marriage agreement is considered valid if it is made in writing in the form of a notarial deed before a notary and legalized by the civil registry, namely the KUA for those who are Muslims and a legal entity of citizenship for non-Muslims. Islam. and register with the local District Court, as stated in Chapter V Article 29 Paragraph (I) of the Marriage Law with the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 and its contents also apply to other parties who have an interest. It is concluded that the legal protection of a marriage agreement on joint property due to divorce provides freedom in determining the time for couples to make a marriage agreement and protect their property in the event of a divorce.
Pencegahan bahaya radikalisme melalui penguatan karakter kebangsaan dan penanaman nilai-nilai luhur Pancasila pada siswa Maria Yosepin Endah Listyowati; Lilik Prihatin; Muhammad Achwan; Fista Herry Nooryanto; Diyah Setyaningrum; Sudarsono Sudarsono
Indonesia Berdaya Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2024734

Abstract

Munculnya kasus dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan dan intoleran di masyarakat merupakan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila terjadi di beberapa wilayah desa di kabupaten Ponorogo hingga masuk di 2 desa kecamatan Mlarak. Sangat dikhawatirkan jika anak-anak yang polos disusupi oleh pandangan sesat dan intoleran, karena kaum perempuan dan anak sangat rentan untuk dipengaruhi dengan dalih pemberian bantuan biaya pendidikan atau bantuan sosial. Ajakan atau bantuan dengan memberikan iming-iming menggiurkan dikuatirkan membuat terlena masyarakat khususnya kaum perempuan dan anak anak. SDN Candi I sebagai Mitra adalah Lembaga Pendidikan Dasar membutuhkan penguatan karakter kebangsaan bagi siswa dengan menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari guna membentengi diri dari ancaman bahaya kerusakan moral dan radikalisme yang muncul dengan memanfaatkan kondisi wilayah di pedesaan. Melalui penguatan karakter di Sekolah Dasar Negeri 1 Candi dapat mewujudkan siswa berkarakter yang bernilai moral baik, mampu bertoleransi dengan sesama, berbudi luhur, dan berakhlak mulia. Penyampaian pembelajaran yang berciri khas identitas bangsa Indonesia mampu menghalau ancaman bahaya yang akan merusak anak sebagai generasi penerus bangsa dan menumbuhkan jiwa nasionalisme siswa mengikuti tata cara upacara bendera, memberi aba-aba barisan pleton dan memperagakan pengibaran bendera yang benar menjadi salah satu kegiatan penguatan karakter selain permainan edukatif yang bermuatan moral.Abstract: The emergence of cases with misleading and intolerant teachings in the community is a deviation from the values of Pancasila occurring in several village areas in Ponorogo district and even in 2 villages in Mlarak sub-district.  It is very worrying if innocent children are infiltrated by heretical and intolerant views, because women and children are very vulnerable to being influenced under the pretext of providing assistance with education costs or social assistance. Invitations or assistance by providing tantalizing lures are feared to make the community complacent, especially women and children. SDN Candi I as a partner is an elementary education institution that needs strengthening of national character for students by instilling the noble values of Pancasila in daily life in order to fortify themselves from the dangers of moral decay and radicalism that arise by utilizing the conditions of rural areas. Through character strengthening at Negeri 1 Candi Elementary School, it can realize students with good moral values, able to tolerate others, virtuous, and noble. The delivery of learning that is characterized by the identity of the Indonesian nation is able to ward off threats that will damage children as the nation's next generation and foster the spirit of nationalism. Students follow the procedures of the flag ceremony, give the signal for the platoon line and demonstrate the correct flag raising to be one of the character strengthening activities in addition to morally charged educational games.
TRAINING OF JUDICIAL PRACTICE TO IMPROVE HANDLING SKILLS CIVIL CASES Maria Yosepin Endah Listyowati; Dyah Erlina Sulistyaningrum; Lilik Prihatin; Suryadi; M. Achwan; Moch.Amin; Suyani; Diyah Setya
JOURNAL INCLUSIVE SOCIETY COMMUNITY SERVIES Vol. 2 No. 4 (2024): Isco - Agt
Publisher : Yayasan Putra Adi Dharma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61402/isco.v2i4.116

Abstract

Trial training through moot court is expected to produce graduates who are not only superior in theory, but also skilled in actual legal practice. This is one of the strategic efforts to improve the quality of legal education in universities, especially for students in legal studies programs, including at PDKU Ponorogo UNMER Malang. It's just that sometimes this activity is not carried out comprehensively due to a lack of adequate preliminary training. Such training should include a basic understanding of procedural law necessary to carry out moot court practice well.This service in the form of training aims to provide insight and experience regarding the main components of civil procedural law as well as skills in compiling case lawsuit files. In this way, participants are expected to be able to understand and apply the basic principles of civil procedural law and be able to prepare lawsuit files correctly.The result of this training activity is that students experience increased knowledge in the basics of civil procedural law and gain a better understanding of the procedures and principles underlying judicial practice. The next result is an increase in ability to compile lawsuit files and become more skilled in collecting, organizing and presenting relevant information to prepare lawsuit documents that meet applicable legal standards.Overall, this moot court practice training provides significant benefits for students in understanding and applying civil procedural law and increasing their competency in the legal field. It is hoped that this can support the educational process and improve the quality of graduates of the PDKU Ponorogo UNMER Malang Legal Studies Program
Implementasi Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Maria Yosepin Endah Listyowati; Lilik Prihatin; Muhammad Rofiqul Fadilah; Harjuna Antoni Anan Nugroho
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2060

Abstract

The economy and welfare of village communities living around state forests is still inadequate. To overcome this social problem, the government is implementing a Social Forestry Program to improve community welfare by utilizing Perhutani land in Mlarak sub-district, Ponorogo district with management rights in environmentally friendly ways to protect Forest sustainability is regulated in Presidential Regulation Number 28 of 2023 concerning Integrated Planning for the Acceleration of Social Forestry Management which is managed by Perum Perhutani as a State-Owned Enterprise. The type of method used is a normative qualitative method where the results of the discussion are social forestry programs covering 5 schemes, namely village forests, community forests, community forests, customary forests and partnership forests which can be utilized by individuals or communities, community groups whose members live around the area. forests and forest farming cooperatives. In this case, the Madiun Forest Management Unit Perhutani (KPH), Ponorogo Regency and the Forest Village Community Institution (LMDH) supported by the Mlarak District Leadership Coordination Forum (Forkopimcam) built an understanding in developing a Social Forestry Business Group (KUPS) in the tourism sector in the District area. Mlarak, With the implementation of the social forestry program, it is an effort to improve the welfare of the people living around the forest through land use for farming, it can also be developed for tourism as well as protecting and maintaining forest sustainability.
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Sebuah Esensial Hak Cipta Pada Era Revolusi Industri 4.0 Prihatin, Lilik; Yosepin Endah Listyowati, Maria; Ichfan Hidayat, Thomas
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2081

Abstract

Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan signifikan dalam cara informasi dan konten diciptakan, didistribusikan dan diakses, menciptakan tantangan baru dalam perlindungan hak cipta. Artikel ini membahas berbagai aspek regulasi dan kebijakan yang diterapkan untuk melindungi hak cipta di era digital. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yuridis normatif, penelitian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan konvensi internasional terkait hak cipta. Perlindungan hak cipta internasional diatur oleh perjanjian seperti Konvensi Bern dan TRIPS, sementara di tingkat nasional, negara seperti Amerika Serikat dan Indonesia telah mengadopsi undang-undang khusus seperti Digital Millennium Copyright Act (DMCA) dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tantangan dalam penegakan hukum, kurangnya kesadaran publik, dan perkembangan teknologi baru seperti blockchain dan AI menjadi fokus utama dalam implementasi perlindungan hak cipta. Dengan dukungan regulasi yang kuat dan adopsi teknologi canggih, diharapkan perlindungan hak cipta dapat ditingkatkan untuk melindungi pencipta dan pemilik karya dari pelanggaran tanpa izin.
Pengasuhan Berkualitas Guna Menciptakan Generasi Sehat Dan Cerdas Melalui Sekolah Orang Tua Hebat Listyowati, Maria Yosepin Endah; Prihatin, Lilik; Achwan, Muhammad; Fauzi, Ferry; Subarno, Minim; Fajar, Dzulhijiah
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 5 No. 3 (2024): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v5i3.6636

Abstract

Program Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) bertujuan untuk meningkatkan kualitas orang tua dalam pengasuhan anak usia dini, dengan fokus pada aspek kesehatan, nutrisi, dan pengasuhan yang tepat. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia dalam mendukung implementasi program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI), yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak secara menyeluruh, termasuk kesehatan, pendidikan, dan perlindungan. SOTH memberikan edukasi orang tua tentang pentingnya gizi yang baik guna pencegahan stunting, perawatan kesehatan, serta stimulasi perkembangan anak. Selain itu, diskusi kelompok menjadi wadah bagi orang tua untuk berbagi pengalaman dan saling mendukung dalam mengatasi tantangan pengasuhan. Kegiatan ini sejalan dengan Tri Dharma Universitas Merdeka Malang, yang turut berperan sebagai fasilitator dengan memberikan pengetahuan praktis khususnya mengenai penguatan karakter anak. Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengasuhan di keluarga, menciptakan generasi yang sehat dan cerdas, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas bagi masa depan bangsa.
Legal Protection Of Intellectual Property Rights In Indonesia Civil Law : Perspectives And Challenge In The Digital Era Prihatin, Lilik; Listyowati, Maria Yosepin Endah
Leges Privatae Vol. 1 No. 4 (2024): DECEMBER-JOY
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/m0djyb38

Abstract

This research explores the legal protection of Intellectual Property Rights (IPR) in Indonesia’s civil law, focusing on the perspectives and challenges in the digital era. With the rapid advancement of digital technology, the landscape of intellectual property has significantly evolved, creating both opportunities and risks. The study examines the existing legal frameworks that safeguard IPR in Indonesia, analyzing the effectiveness of current laws in protecting creators' rights amidst technological advancements. The research identifies key challenges such as the inadequacy of regulations to keep up with digital innovations, the rise of online piracy, and difficulties in enforcement. By comparing Indonesia's IPR protection system with global practices, this paper also suggests improvements and recommends policy adjustments. The findings underscore the importance of adapting the legal infrastructure to address the complexities of the digital era, ensuring better protection for creators, and promoting innovation. The study highlights the critical role of government agencies, public awareness, and international collaboration in reinforcing IPR safeguards.