Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Struktur Hukum Itikad Baik Sebagai Dasar Penyelesaian Sengketa Salah Klaim Penagihan Arief Koeswanto; Tedi Sudrajat
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v5i2.7556

Abstract

Sengketa dalam bidang jasa usaha konstruksi sering terjadi sehingga penulis memilih tema tersebut sebagai bahan tulisan. Artikel ini memiliki pokok permasalahan yakni karakteristik penyelesaian sengketa salah klaim penagihan melalui struktur hukum asas itikad baik. Jenis penelitian hukum menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Selain itu juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Komplektitas masalah yang muncul akibat kekeliruan mengartikan isi dan makna klausul kontrak konstruksi berakibat terjadi sengketa. Banyak di antara para pelaku usaha jasa konstruksi memilih untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dinilai lebih efektif dan ekonomis. Struktur dasar hukum dalam alternatif penyelesaian sengketa dan karakteristik dari DAAB yaitu itikad baik dapat menjawab permasalahan tersebut. Penyajian dalam artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang menggunakan sumber pustaka yakni Undang-Undang, jurnal ilmiah, dan buku FIDIC silver. Hal ini dipadukan dengan pengalaman penulis saat mengimplementasikan dalam aktual proyek di Jawa Barat dapat menjadi bahan rekomendasi, masukan, dan panduan kepada para pihak. Penulis membagikan lesson learnt aktual antara lain (1) penguatan fungsi dan nilai dasar Dispute Avoidance and Adjudication Board (DAAB); (2) penyederhanaan mekanisme Extension of Time (EoT) dan Variation Order (VO) jika diperlukan; (3) mitigasi asimetri kekuasaan kontraktual melalui rancangan tiered dispute resolution mechanism (engineer, DAAB, amicable settlement, arbitrase) dengan lini masa tegas supaya waktu dan biaya menjadi terjangkau dan proyek berjalan sesuai perencanaan.
Corporate Accountability for Contractor Deviations in Construction Payment Claims: Legal, Ethical, and Governance Perspectives Arief Koeswanto; Prastiwo Anggoro; Sarwono Hardjomuljadi; Ediyanto Arief; Sami’an; Achmad Soeharto
Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 1 (2026): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v10i1.11874

Abstract

The Indonesian construction industry is central to national infrastructure and economic development, yet construction projects remain vulnerable to contractual, ethical, and governance risks. This article examines corporate accountability for contractor payment-claim deviations in an Indonesian construction project, focusing on the interaction between contract law, professional ethics, Good Corporate Governance, and ISO 9001:2015-based quality management. The study adopts a normative juridical approach combined with a qualitative single-case analysis of a chemical plant construction project in East Java that used a modified FIDIC contract. Primary materials comprise contract clauses, invoice and Interim Payment Certificate records, supporting claim documents, project correspondence, and professional observations, while secondary materials include Indonesian construction-law regulations, FIDIC-related literature, and scholarship on fraud prevention and construction claims. The case indicates that payment-claim deviations were associated with premature or inadequately supported claims, inconsistencies between claimed and verified work progress, and weaknesses in documentation and verification controls. The analysis shows that payment claims operate as legal-contractual events and governance-control events, requiring clear entitlement, reliable evidence, engineer verification, and an auditable approval trail. Fraud-risk concepts are used to interpret how opportunity, rationalization, capability, and organizational ethical orientation may normalize irregular claims. The study argues that accountability should be strengthened through clearer claim documentation, risk-based internal controls, ethical leadership, DAAB institutionalization, simplified EoT/VO procedures, and safeguards against contractual power asymmetry.