Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Impresi Indonesia
Komarudin Komarudin
Universitas Langlangbuana Bandung
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Peran Metode Pembuktian Elektronik dan Digital Forensik dalam Penegakan Hukum Pidana Modern di Indonesia Prayudi Juni Alamsyah; Komarudin Komarudin; Dedi Junaedi; Romadlon Adi Ali Fikri; Faris Fajharika Yusmar
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 5 No. 3 (2026): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v5i3.7618

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola dan karakteristik kejahatan, sehingga menuntut aparat penegak hukum di Indonesia untuk mengadopsi metode pembuktian elektronik dan digital forensik dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran digital forensik, landasan hukum penggunaan alat bukti elektronik, serta tantangan penerapannya dalam penegakan hukum pidana modern. Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 telah memperkuat legitimasi yuridis alat bukti elektronik dengan mengakui informasi elektronik, dokumen elektronik, dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah. Pengaturan tersebut menandai terjadinya pergeseran paradigma pembuktian dari sistem konvensional menuju sistem pembuktian yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, sekaligus mengisi keterbatasan pengaturan pembuktian dalam KUHAP. Selain itu, digital forensik memiliki peran sentral dalam menjamin validitas materiil alat bukti elektronik melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip chain of custody guna memastikan keaslian, integritas, dan relevansi bukti. Tanpa dukungan digital forensik yang profesional dan terstandarisasi, kekuatan pembuktian alat bukti elektronik berpotensi dipersoalkan di persidangan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas digital forensik menjadi kebutuhan mutlak dalam penegakan hukum pidana modern di Indonesia.
ANALISIS KOLABORASI PENEGAK HUKUM DALAM MENANGANI KEJAHATAN SIBER LINTAS NEGARA TERKAIT TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Prayudi Juni Alamsyah; Komarudin Komarudin; Dedi Junaedi; Romadlon Adi Ali Fikri; Aris Fajharika Yusmar
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 7 No. 3 (2026): Vol. 7 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v7i3.59573

Abstract

Pergeseran modus operandi kejahatan perdagangan orang ke ranah digital melalui online scamming semakin marak di Asia Tenggara dan menghadirkan tantangan serius dalam penegakan hukum lintas negara. Meskipun Indonesia telah melakukan berbagai upaya, efektivitas kolaborasi internasional masih menghadapi kendala struktural dan teknis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan spesifikasi kualitatif normatif-empiris, berbasis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan nasional dan internasional serta dokumen resmi. Analisis dilakukan secara yuridis kualitatif untuk menilai efektivitas kolaborasi penegak hukum dalam penanganan kejahatan siber lintas negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi Indonesia–Kamboja dalam menangani kasus online scam berindikasi TPPO relatif efektif melalui koordinasi kepolisian, pertukaran informasi, dan pemulangan korban. Namun, penanganan masih menghadapi tantangan berupa perbedaan sistem hukum, keterbatasan teknologi, dan kesulitan pembuktian digital, sehingga diperlukan penguatan regulasi, kapasitas penegak hukum, dan mekanisme kerja sama internasional yang lebih optimal.
Co-Authors Aris Fajharika Yusmar Dedi Junaedi Faris Fajharika Yusmar Prayudi Juni Alamsyah Romadlon Adi Ali Fikri