Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Herni Widanarti
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ALASAN PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN AKIBAT SALAH SATU PASANGAN MERUPAKAN SEORANG LGBT DALAM PERKAWINAN Fathya Nurulaisya; Bambang Eko Turisno; Herni Widanarti
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51557

Abstract

Pada Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2020/PA.Lpk, perceraian yang terjadi antara suami istri disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran dengan faktor pemicu utama perilakiu LGBT yang dilakukan suami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbuatan LGBT dapat dijadikan alasan perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0343/Pdt.G/2020/PA.Lpk terhadap perceraian yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran dalam suatu perkawinan yang timbul akibat salah satu pasangan merupakan seorang LGBT. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang dikaji menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa perceraian dengan alasan LGBT dalam perkawinan memang tidak dapat menjadi alasan perceraian tetapi dapat dijadikan faktor pemicu putusnya perkawinan. Dalam contoh kasus pada Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0343/Pdt.G/2020/PA.Lpk, alasan perceraian yang terjadi antara suami istri tersebut disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Akan tetapi, faktor pemicu utamanya adalah perilaku LGBT yang dilakukukan oleh suami. Oleh karena itu, Majelis Hakim menetapkan  bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti yaitu “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"
UPAYA HUKUM BATIK TRADISIONAL MEGAMENDUNG KHAS CIREBON DITINJAU DARI PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS Bambang Eko Turisno; Herni Widanarti
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 1 (2025): Volume 14 Nomor 1, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49045

Abstract

Pendaftaran produk batik ke dalam sistem Indikasi Geografis sangat penting untuk melindungi dan mencegah klaim sepihak dari pihak asing. Berdasarkan standar yang diatur dalam TRIPs, penggunaan Indikasi Geografis dilindungi untuk mencegah penyesatan publik yang dapat terjadi akibat persaingan tidak sehat di ranah internasional terkait asal geografis suatu produk. Hingga saat ini, hanya satu produk batik di Indonesia yang telah terdaftar dalam Indikasi Geografis, yaitu Batik Nitik Yogyakarta. Sementara itu, dari Jawa Barat terdapat Batik MegaMendung asal Cirebon, yang meskipun sangat berkembang pesat di wilayah tersebut, belum terdaftar dalam sistem Indikasi Geografis, batik megamendung berasal dari Desa Trusmi Kota Cirebon. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, Menggunakan pedoman penelitian deskriptif analitis Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi kepustakaan didukung oleh bukti-bukti dari penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan sumber hukum sekunder lainnya serta Metode analisa data yang digunakan adalah kualitatifIndikasi Geografis dalam Pasal 1 Angka 6 memberikan kontribusi terhadap reputasi, mutu, dan ciri khas barang dan/atau produk yang dihasilkan. Melalui penerapan perlindungan Indikasi Geografis, batik MegaMendung Cirebon tidak hanya terlindungi dari klaim atau eksploitasi oleh pihak lain, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dalam hal ekonomi, reputasi, dan pengakuan budaya. Untuk mewujudkannya, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, pengrajin, dan komunitas lokal, serta langkah strategis untuk memanfaatkan perlindungan hukum di tingkat nasional dan internasional. Dengan upaya ini, batik MegaMendung dapat terus lestari sebagai warisan budaya khas Indonesia yang membanggakan
KAJIAN HUKUM TENTANG KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE Juan Patrick M.C Simangunsong; R Suharto; Herni Widanarti
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51795

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan tanda tangan elektronik dalam perjanjian pinjam meminjam uang melalui aplikasi Shopee serta bentuk perlindungan hukum terhadap penyalahgunaannya. Layanan Shopee Pinjam memungkinkan pengguna mengakses pinjaman secara digital tanpa tatap muka, yang menimbulkan persoalan hukum terkait validitas tanda tangan elektronik dan risiko penyalahgunaan identitas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan pelaksana terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum jika memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan. Namun, sistem tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi masih rentan terhadap penyalahgunaan. Perlindungan hukum bagi pengguna yang dirugikan dapat diperoleh melalui jalur pidana dan perdata, serta tanggung jawab penyelenggara layanan. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan sistem autentikasi dan pengawasan terhadap transaksi pinjaman digital
Co-Authors Bambang Eko Turisno Fathya Nurulaisya Juan Patrick M.C Simangunsong R Suharto