<![CDATA[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan asas good governance dengan memperkuat peran dan fungsi dalam pemerintahan daerah. Salah satu aspek penting dari perannya adalah melaksanakan kebijakan yang mengarah pada penyusunan peraturan daerah, yang merupakan bagian integral dari pelaksanaan pemerintahan disebut pula sebagai fungsi legislasi. DPRD memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan daerah, sebagai lembaga legislatif yang tidak hanya menghasilkan peraturan tetapi juga menjadi wadah bagi aspirasi masyarakat setempat. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Mamuju periode 2019-2023 dan (2) untuk menganalisis hambatan dalam pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Mamuju. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif dengan objek kajian yang meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan (in abstracto) pada peristiwa hukum (in concreto). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yakni aturan-aturan hukum berdasarkan hierarki perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yakni hasil wawancara dan tambahan dokumentasi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan (library research), bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diinventarisasi kemudian diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan hukum yang diteliti. Menggunakan pendekatan deduktif untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Mamuju Periode Tahun 2019-2023 telah dilaksanakan dan diterapkan oleh DPRD Kabupaten Mamuju tetapi selama periode tersebut dalam hal pembuatan produk undang-undang menunjukkan adanya perubahan dan penurunan yang dibuktikan oleh kurangnya inisiatif dan ajuan Peraturan Daerah dari DPRD. Dan (2) Terdapat beberapa hambatan dalam melaksanakan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Mamuju, yaitu kurangnya penyerapan aspirasi masyarakat di Kabupaten Mamuju, kurangnya penelitian untuk menyusun naskah akademik dan belum jelasnya subjek yang dijadikan prioritas oleh pemerintah]]>
