Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Yunanto Yunanto
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM HAL ISTERI MEMILIKI PERAN GANDA (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KENDAL) Lisna Inafatiya Sulkhana; Yunanto Yunanto; Agus Sarono
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51286

Abstract

Penelitian ini membahas pembagian harta bersama dalam perceraian dengan fokus pada istri yang menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah. Meskipun prinsip kesetaraan (50:50) umum diterapkan di Indonesia, tidak semua putusan pengadilan mempertimbangkan kontribusi ekonomi istri, terutama yang bekerja di sektor informal. Menggunakan metode yuridis empiris, penelitian ini menganalisis putusan Pengadilan Agama dan wawancara dengan hakim. Hasilnya menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum, di mana kontribusi ganda istri sering diabaikan karena terbatasnya bukti dan minimnya preseden hukum. Penelitian ini merekomendasikan penguatan yurisprudensi progresif dan perluasan sistem pembuktian yang mengakomodasi bukti non-formal, seperti kesaksian dan pola pengelolaan keuangan rumah tangga. Dengan pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial, diharapkan pembagian harta bersama dapat lebih mencerminkan keadilan substantif bagi perempuan.
PEMBATALAN PERSETUJUAN OLEH PASANGAN SUAMI/ISTRI TERHADAP JAMINAN HARTA BERSAMA DALAM PERJANJIAN KREDIT Syifa Indah Aprilia; Bambang Eko Turisno; Yunanto Yunanto
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51075

Abstract

Saat ini, banyak pasangan suami istri menjalankan usaha dan mengajukan kredit ke bank dengan jaminan harta bersama. Namun, penggunaan harta bersama memerlukan persetujuan kedua belah pihak. Masalah muncul ketika persetujuan pasangan atas jaminan dibatalkan melalui putusan pengadilan, sehingga jaminan menjadi tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dan perlindungan bagi kreditur atas pembatalan persetujuan jaminan harta bersama. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan wawancara kepada Hakim, pihak bank, dan Notaris/PPAT. Hasil penelitian menunjukkan pembatalan persetujuan jaminan tidak membatalkan perjanjian kredit, namun kreditur kehilangan hak terhadap jaminan dan perlindungan hukum bagi kreditur dikembalikan pada jaminan umum dalam Pasal 1131 KUH Perdata, dimana kreditur hanya dapat menagih utang melalui seluruh kekayaan debitur dengan menggugat wanprestasi dan meminta sita jaminan ke Pengadilan Negeri.
Co-Authors Agus Sarono Bambang Eko Turisno Lisna Inafatiya Sulkhana Syifa Indah Aprilia