Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Mycho Ivando Muchlisin Sujatmiko
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO (Studi Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kecamatan Bendosari) Mycho Ivando Muchlisin Sujatmiko; Ana Silviana; Mira Novana Ardani
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.52173

Abstract

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pemerintah mendukung pertumbuhan ekonomi pemerataan pembangunan nasional, wujud pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah yaitu pembangunan Jalan Lingkar Timur Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo melalui realisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penentuan bentuk besaran ganti kerugian pengadaan tanah serta mengetahui hambatan dan solusi terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deksriptif-analitis. Hasil menunjukkan bahwa proses pemberian ganti kerugian terhadap nilai ganti kerugian berdasarkan appraisal serta hasil mufakat berkisar rata-rata mulai dari Rp.350.000, Rp.450.000/meter persegi. Pelaksanaannya ditemukan hambatan eksternal berupa Jual-Beli dibawah tangan belum dibalik nama pembeli, adanya sertifikat hilang, sertifikat tanah ketika akan diganti rugi dijadikan jaminan hutang kepada pihak ketiga, masyarakat menolak besarnya hasil ganti kerugian keberadaanya diluar kota. Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri setempat dan pemerintah juga menempuh jalur konsinyasi untuk mempercepat proses pembayaran ganti rugi
Co-Authors Ana Silviana Mira Novana Ardani