Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Mira Novana Ardani
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERALIHAN KEWARGANEGARAAN DALAM KEPEMILIKAN TANAH HAK MILIK: PASAL 21 AYAT (3) UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (STUDI KASUS DI KABUPATEN PATI) Nor Chanifah Laila; Ana Silviana; Mira Novana Ardani
Diponegoro Law Journal Vol 15, No 2 (2026): Volume 15 Nomor 2, Tahun 2026
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2026.56044

Abstract

Hukum pertanahan di Indonesia (Undang-Undang Pokok Agraria) mengatur subjek kepemilikan hak atas tanah hak milik yang boleh dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan melarang secara tegas kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing. Namun  di Kabupaten Pati terdapat pelanggaran hukum yaitu seorang Warga Negara Indonesia yang mendapatkan warisan tanah hak milik, kemudian beralih kewarganegaraan menjadi orang asing selama lebih dari sepuluh tahun dan tidak melepaskan hak atas tanahnya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memahami bagaimana penegakan hukum atas kasus tersebut dan bagaimana peran Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dalam menegakkan hukum kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing karena peralihan kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Hasil  penelitian penegakan  hukum  terhadap peralihan kewarganegaraan dalam kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing dalam kasus ini belum efektif karena di Indonesia hanya terdapat substansi atau peraturannya saja yaitu Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria. Kemudian untuk kewenangan dan prosedurnya belum diatur. Mengenai peran Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, belum dapat menjalankan peran dengan efektif.
KONDISI EKSISTING IMTN SEBAGAI LANDASAN HAK PENGUASAAN TANAH DI KOTA SAMARINDA Dimas Alan Yoga Pratama; Ana Silviana; Mira Novana Ardani
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 1 (2025): Volume 14 Nomor 1, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49068

Abstract

Inovasi kebijakan pertanahan oleh Walikota Samarinda melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) menjadi landasan hak penguasaan tanah negara dan berfungsi sebagai syarat administratif dalam proses pendaftaran tanah guna memperoleh sertipikat hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi eksisting IMTN sebagai landasan hak penguasaan tanah di Kota Samarinda dan menjelaskan perlindungan hukum bagi pemegang IMTN terhadap gugatan atas tanah yang sama oleh pihak lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Sumber dan jenis data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dan dianalisis dengan metode deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa: (1) kondisi eksisting IMTN di Kota Samarinda telah berhasil memberikan kepastian dan kemudahan masyarakat untuk membuka/memanfaatkan tanah negara. (2) kehadiran IMTN telah menjamin perlindungan hukum bagi penerima izin tersebut terhadap gugatan atas tanah yang sama oleh pihak lainnya
PEMBERIAN GANTI KERUGIAN TERHADAP WARGA TERDAMPAK PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL KARENA TANAHNYA MUSNAH Cornelia Sekar Anggita; Ana Silviana; Mira Novana Ardani
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51160

Abstract

Jalan Semarang–Demak mengalami kepadatan lalu lintas dan sering dilanda banjir rob, menyebabkan kemacetan parah. Pemerintah membangun jalan tol Semarang–Demak sebagai solusi, yang juga berfungsi sebagai tanggul laut. Desa Purwosari terdampak pengadaan tanah untuk proyek ini, dengan 102 bidang tanah terindikasi sebagai tanah musnah yang belum dibebaskan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status tanah warga sebagai tanah musnah, proses penetapan dana kerohiman, serta tanggapan warga penerima dana. Metode yang digunakan adalah pendekatan non-doktrinal dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka, dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif. Hasil menunjukkan bahwa tanah warga memenuhi unsur tanah musnah yaitu perubahan bentuk akibat alam, tidak teridentifikasi, dan tidak dapat difungsikan. Penetapan dana kerohiman dilakukan oleh penilai publik dengan rata-rata Rp257.000/m². Warga merespons positif dan menggunakan dana untuk kebutuhan seperti pembelian tanah baru, perbaikan rumah, investasi, dan pendidikan.
PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO (Studi Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kecamatan Bendosari) Mycho Ivando Muchlisin Sujatmiko; Ana Silviana; Mira Novana Ardani
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.52173

Abstract

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pemerintah mendukung pertumbuhan ekonomi pemerataan pembangunan nasional, wujud pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah yaitu pembangunan Jalan Lingkar Timur Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo melalui realisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penentuan bentuk besaran ganti kerugian pengadaan tanah serta mengetahui hambatan dan solusi terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deksriptif-analitis. Hasil menunjukkan bahwa proses pemberian ganti kerugian terhadap nilai ganti kerugian berdasarkan appraisal serta hasil mufakat berkisar rata-rata mulai dari Rp.350.000, Rp.450.000/meter persegi. Pelaksanaannya ditemukan hambatan eksternal berupa Jual-Beli dibawah tangan belum dibalik nama pembeli, adanya sertifikat hilang, sertifikat tanah ketika akan diganti rugi dijadikan jaminan hutang kepada pihak ketiga, masyarakat menolak besarnya hasil ganti kerugian keberadaanya diluar kota. Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri setempat dan pemerintah juga menempuh jalur konsinyasi untuk mempercepat proses pembayaran ganti rugi
Co-Authors Ana Silviana Cornelia Sekar Anggita Dimas Alan Yoga Pratama Mycho Ivando Muchlisin Sujatmiko Nor Chanifah Laila